Jokowi Minta Dikritik Masyarakat, LBH Pers Minta Hapus Dulu Pasal Karet UU ITE

Jokowi Minta Dikritik Masyarakat, LBH Pers Minta Hapus Dulu Pasal Karet UU ITE
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta warga lebih aktif mengkritik atau memberi masukkan kepada pemerintah.

 

Metrobanten, Jakarta – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta warga lebih aktif mengkritik atau memberi masukkan kepada pemerintah.

Namun di sisi lain, masyarakat khawatir akan terjerat Undang-undang (UU) ITE apabila melontarkan kritik di media sosial.

Sikap Istana yang meminta agar masyarakat aktif memberikan masukan dan kritik terhadap pelayanan publik harus diapresiasi sebagai sikap yang sehat dalam demokrasi. Terlebih, pemerintah sebagaimana disampaikan Seskab Pramono Anung berharap publik bisa memberikan kritik yang pedas dan keras.

“Baiknya dibuktikan dan dijamin terlebih dahulu oleh pemerintah bahwa kritik terhadap pemerintah tidak berbalas bui dan bully (perundungan),” kata mantan aktivis 98, Ray Rangkuti saat dihubungi , Kamis (11/2/2021).

Direktur LBH Pers, Ade Wahyudin menyambut baik pernyataan Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik. Namun menurut dia hal tersebut harus diiringi dengan revisi UU ITE, khususnya pasal-pasal karet yang kerap dijadikan alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. 

Baca juga: Bupati Serang Usulkan Tiga Raperda Dalam Pelayanan Masyarakat

“Kami menyambut baik pernyataan Presiden terkait itu. Tapi pernyataan saja tidak cukup. Butuh langkah konkret seperti menghapuskan pasal-pasal yang sering dijadikan alat membungkan kebebasan berekspresi,” ujar Ade kepada MNC Portal, Sabtu (13/2/2021).

Selain merevisi aturan hukum, Jokowi juga diminta mengevaluasi kinerja Polri yang selama ini kerap memproses hukum kasus-kasus yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi.

“Presiden harus mengevaluasi kerja Polri terkait banyaknya kasus-kasus kebebasan berekspresi yang diproses hukum,” tegas Ade.

Baca juga: Wali Kota Tangerang tinjau Kesiapan Prokes di Vihara untuk Perayaan Imlek

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta warga tak segan memberi kritik atau masukkan kepada pemerintah, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi,” ujarnya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin 8 Februari 2021.
Namun demikian, pernyataan Jokowi tersebut menuai respons dari warganet. Mereka khawatir ketika nantinya menyampaikan kritik kepada pemerintah akan dijerat dengan UU ITE. 

“Tugas Jokowi.. Minta kritik yg tajam & pedas Tugas buzzerp.. Provokasi biar kena delik Tugas PSI.. Buat laporan polisi Kena deh UU ITE.. Masuk penjara deh.. Kabar duka deh..,” cuit seorang netizen dengan nama akun @ekowboy2. (red)

Check Also

Bupati Zaki Tinjau Vaksinasi di Kosambi dan ICE BSD Pagedangan

Bupati Zaki Tinjau Vaksinasi di Kosambi dan ICE BSD Pagedangan

  Metrobanten, Tangerang – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melakukan pemantauan dan monitoring penyuntikan vaksinasi ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup