Wagub Banten Tinjau Penyimpanan Vaksin COVID-19 Sinovac
Metrobanten, Serang – Menyusul telah tibanya Vaksin Sinovac untuk Provinsi Banten minggu malam (3/1) kemarin, Wakil Gubernur Andika Hazrumy didampingi Wakapolda dan Danrem 064 MY siang tadi langsung meninjau penyimpanan vaksin di gudang Farmasi Labkesda Provinsi Banten, Senin (4/1/2021).
“Tadi kami sudah mengecek kondisi vaksinnya, totalnya untuk Banten mendapatkan kuota 81.000 vaksin tahap pertama, namun yang sudah datang baru 14.560. Rencana Senin depan pelaksanaannya, sesuai instruksi presiden. 14 Januari,” ujar Wagub usai meninjau ruang penyimpanan vaksin.
Wagub juga menjelaskan, Vaksin tahap pertama yang ada di Provinsi Banten ini diperuntukkan bagi Tenaga kesehatan. Dan hampir 90 persen tenaga kesehatan (Nakes) sudah mendaftarkan diri untuk di vaksin.
Baca juga: Gubernur Banten Pastikan Vaksinasi Diberikan Secara Gratis Kepada Masyarakat
“Tidak ada yang menolak, sudah 90 persen data masuk mereka mendaftarkan diri, kurang lebih ada 40.000 dari 41.000,” jelasnya.
Dari keseluruhan 40.000 yang telah mendaftar, lanjut Wagub, sebanyak 4.000 nakes tidak memenuhi syarat untuk divaksin.
“Menurut data riwayat kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk divaksinkan. kurang lebih 4.000 dari 40.000 yang mendaftar karena memiliki penyakit penyerta,” ujarnya.
Baca juga: Gubernur Banten: Kepala Daerah Harus Jaga Kondusivitas Vaksinasi COVID-19
Kepala Dinas Kesehatan Provinai Banten Ati Pramudji Hastuti dalam kesempatannya mengatakan, vaksinasi di Banten rencananya akan dimulai pada 22 Januari 2021. Tahap pertama vaksin diberikan pada 43 ribu tenaga kesehatan.
“Tahap satu untuk tenaga kesehatan di Banten ada 43 ribu tenaga kesehatan yang akan dimulai vaksinasi serentak tanggal 22 Januari,” kata Ati kepada wartawan.
Vaksin yang didistribusikan oleh PT Biofarma ini gratis. Pemberian vaksin untuk tenaga kesehatan diberikan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Tahap kedua, vaksin akan datang ke Banten untuk 250 orang khususnya untuk petugas pelayanan public dan penerima BPJS JKN.
“Siapa-siapa yang melayani public, dia diprioritaskan dahulu,” jelasnya. (red)
