DPRD Kota Tangerang Respon Aspirasi Warga Panbar Terkait Pelayanan Kesehatan
Metrobanten – Pembangunan Rumah Sakit di Kelurahan Panunggangan Barat (Panbar), Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, justru menyisakan persoalan baru bagi warga sekitar.
Sejak Puskesmas Panbar tidak lagi beroperasi dan pelayanannya dialihkan ke Puskesmas Cibodasari, masyarakat harus menempuh akses lebih jauh dan menghadapi antrean panjang untuk memperoleh layanan kesehatan dasar.
Persoalan itu mencuat dalam audiensi Forum RW Kelurahan Panunggangan Barat dengan Ketua DPRD Kota Tangerang Saiful Milah di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (11/11/2026).
Warga meminta pemerintah daerah mengembalikan keberadaan Puskesmas Panbar agar pelayanan kesehatan dasar tidak semakin sulit dijangkau.
Persoalan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam perencanaan pelayanan kesehatan. Pembangunan rumah sakit yang semestinya memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan justru diikuti dengan hilangnya fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di lingkungan warga.
Ketua DPRD Kota Tangerang, Saiful Milah mengatakan, sebelumnya masyarakat Panunggangan Barat memiliki Puskesmas. Namun, ketika pembangunan rumah sakit dilakukan di lokasi tersebut, keberadaan Puskesmas justru ditiadakan.
Pelayanan kemudian dialihkan ke Puskesmas Cibodasari. “Dan ketika hadir rumah sakit, Puskesmas itu berubah jadi Rumah Sakit Panunggangan Barat, secara otomatis Puskesmasnya malah tidak ada (hilang),” kata Saiful Milah.
Menurut Saiful Milah, perubahan fasilitas tersebut semula disambut dengan harapan besar oleh masyarakat. Warga mengira keberadaan rumah sakit akan membuat pelayanan kesehatan semakin mudah. Namun, mekanisme pelayanan rumah sakit berbeda dengan Puskesmas.
Masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit tidak serta-merta dapat datang untuk memperoleh layanan tertentu karena harus melalui prosedur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Orang mau berobat langsung ke rumah sakit enggak bisa, tapi harus ada rujukan dan pengantar yang dikeluarkan oleh Puskesmas,” ujarnya.
Saiful Milah menegaskan, persoalan tersebut menyangkut hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam hal ini Dinas Kesehatan diminta memberikan perhatian serius agar kebutuhan layanan kesehatan warga dapat terpenuhi secara optimal.
“Ini persoalan pelayanan dasar kesehatan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan justru kesulitan mendapatkan akses. Apalagi, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Satu Puskesmas harus melayani tiga kelurahan, tentu bebannya sangat luar biasa dan sudah overload,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD Kota Tangerang akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mendisposisikan persoalan kepada Komisi II DPRD Kota Tangerang agar dapat dikawal dan dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait.
“Ini akan kami disposisikan ke Komisi II yang membidangi. Nantinya, komisi terkait yang akan mengawal keluhan masyarakat ini agar bisa mendapatkan tindak lanjut dan solusi,” tambahnya. (Syf)
