Ribuan Buruh Banten Berangkat ke Gedung DPR-MPR RI Senayan
Metrobanten – Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Banten bersama aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) bertolak menuju Gedung DPR-MPR RI Jakarta, dalam rangka aksi May Day 2026 dan menolak kegiatan seremonial di Monas.
Koordinator KASBI Provinsi Banten, Maman, mengatakan sekitar 3.000 buruh berasal dari Tangerang Raya, Kabupaten Serang, hingga Cilegon berangkat kejakarta dengan titik kumpul keberangkatan jalan Daan Mogot Kota Tangerang dengan tujuan Gedung DPR-MPR RI di Senayan.
“KASBI memilih tidak mengikuti peringatan May Day yang digelar pemerintah di Monas, melainkan langsung menyuarakan tuntutan di depan Gedung DPR RI dalam rangka aksi peringatan hari buruh Internasional 2026 (May Day),” ujar Maman saat ditemuin dititik kumpul di bawah kolong Tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Jum’at (1/5/2026).
Dimana para peserta aksi berangkat dipimpin mobil komando diiringi sekitar 20 bus besar, puluhan kendaraan pribadi, serta iring-iringan sepeda motor sambil berorasi melalui pengeras suara dan yel-yel para buruh sepanjang perjalanan.
“Kita berangkat menuju Jakarta secara konvoi lengkap dengan berbagai atribut organisasi serikat buruh yang juga diiringi pengawalan oleh aparat Kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota,” jelasnya.
Maman menegaskan, aksi ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi buruh terkait kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak kepada pekerja.
“Kami menuntut kenaikan upah yang layak dan adil, menolak pengurangan pesangon saat PHK, serta menolak praktik upah murah,” tegasnya.
Menurutnya, sejumlah regulasi saat ini dinilai merugikan buruh, seperti sistem kerja kontrak, outsourcing, hingga kerja harian lepas.
“Undang-undang yang ada saat ini belum berpihak kepada buruh. PHK tanpa pesangon masih terjadi dan itu sangat merugikan pekerja,” ujarnya.
KASBI juga menuntut penerapan sistem upah layak nasional tanpa disparitas serta penghapusan kebijakan yang dinilai tidak adil bagi pekerja di seluruh sektor. (Wan)
