Posko Kampung Baru di Lahan Tol JORR 2 Dibongkar Petugas

Posko Kampung Baru di Lahan Tol JORR 2 Dibongkar Petugas
Pembongkaran posko terjadi Jumat (22/1) dinihari tanpa mendapatkan perlawanan berarti.

 

Metrobanten, Tangerang – Konflik pembebasan lahan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 ruas jalan tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran kembali memanas setelah petugas membongkar paksa posko yang didirikan warga Kampung Baru Kelurahan Jurumudi Kecamatan Benda Kota Tangerang, Jumat (22/1) lalu.

Polres Metro Tangerang Kota menyatakan pembongkaran posko sah untuk dilakukan.

Pembongkaran posko terjadi Jumat (22/1) dinihari tanpa mendapatkan perlawanan berarti. Warga yang kalah jumlah hanya pasrah ketika petugas membongkar posko simbol perlawanan tersebut.

Salah seorang warga Dedi Sutrisno mengatakan pembongkaran posko merupakan tindakan melanggar kesepakatan yang telah dilakukan antara warga dengan PT Wika dan PT Jakarta Kunciran Cengkareng (JKC). Kesepakatan itu dibuat di Polres Metro Tangerang, 13 Januari 2021 lalu.

Baca juga: Bandara Soetta Terapkan Digitalisasi Surat Keterangan Hasil Tes COVID-19

Menurut Dedi, ada lima pernyataan serta kesepakatan antara warga dengan PT Wika yang ditandatangani kedua belah pihak pada 13 Januari lalu.

Yang pertama, warga menyatakan pendirian posko merupakan bentuk kekecewaan  atas tidak adanya itikad baik dari PT JKC dan Wika.

Kedua, PT JKC dan Wika mengetahui bahwa 27 bidang tanah milik warga dengan nilai harga Rp 2,7 juta permeter sebagaimana disebutkan dalam resume KJPP Firman Aziz.

Baca juga: Pemkab Pandeglang terima 5640 Dosis Vaksin COVID-19 Sinovac

Kemudian, apabila masing-masing pihak tidak keberatan bidang tanahnya dilaksanakan pembangunan maka PT Wika tetap bisa melaksanakan proyeknya.

Bahwa pembangunan proyek tersebut dapat dilaksanakan oleh PT Wika memberikan uang kompensasi sejumlah Rp 1,5 juta per Kepala Keluarga (KK) dan uang dapur Rp 30 juta perbulan selama proses hukum di PN Tangerang berlangsung.

Lalu keempat, uang tersebut diberikan dalam 1 tahap selambat lambatnya 3 hari setelah kesepakatan. Yang terakhir, tidak ada warga yang mengganggu dan menghentikan proyek pekerjaan PT Wika di atas tanah yang sudah keputusan hukum. Dan apabila ada warga yang mengganggu akan diproses secara hukum yang berlaku.

Polres Metro Tangerang Kota yang menjadi mediator konflik angkat bicara soal peristiwa pembongkaran posko warga Kampung Baru, Jurumudi yang terdampak penggusuran proyek Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR) oleh PT Wika. Polres menjadi mediator setelah PT Wika yang akan menggarap proyek strategis nasional itu meminta perlindungan hukum lantaran warga dinilai telah menghalang-halangi pekerjaannya.

Kepala Unit Resmob Polres Tangkot, Iptu Prapto Lasono yang saat itu menjadi mediator menjelaskan dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan catatan PT Wika memberikan uang kompensasi atau kontrakan senilai Rp 1,5 juta dan logistik Rp 30 juta. Menurut Prapto, PT Wika sudah ingin memberikan uang tersebut. Namun ditolak oleh warga tanpa alasan yang jelas.

“Kan dia (warga-red) alasannya gini kalau dikasih duit bayar kontrakan dia bongkar. Begitu dikasih duit nggak mau. Berarti kan sudah fatal semuanya,” ujar Prapto Laksono kepada Satelit News, Minggu (24/1).

Menurut Prapto pembongkaran posko warga sah-sah saja. Lantaran, warga sudah akan diberikan uang kompensasi namun ditolak.

“Itu tanah statusnya sudah punya PUPR. Tidak menyalahkan aturan atas kesepakatan itu. Enggak,” tegas Prapto.

Diketahui, perkara ini bermula ketika warga Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda menjadi korban penggusuran Proyek JORR 2 Cengkareng-Batuceper-Kunciran. Ada 27 Kepala Keluarga (KK) yang terus melawan lantaran harga tanah yang dibayarkan tak sesuai. Harga yang ditawar pengembang untuk 27 KK berkisar Rp 2,7 juta permeter. Uang kompensasinya pun telah dibayarkan melalui konsinyasi di PN Tangerang Klas 2 A.

Namun warga menolaknya lantaran yang mereka inginkan Rp 7 juta per meter perseginya. (red)

Check Also

Azis Syamsuddin: ‘Virtual Police’ Harus Tetap Perhatikan Hak Masyarakat untuk Suarakan Pendapat

Azis Syamsuddin: ‘Virtual Police’ Harus Tetap Perhatikan Hak Masyarakat untuk Suarakan Pendapat

  Metrobanten, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup