Pansus Raperda DPRD Banten Minta Masukan Suku Baduy Tentang Desa Adat

Pansus Raperda DPRD Banten Minta Masukan Suku Baduy Tentang Desa Adat

 

MetroBanten, Lebak – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten mengunjungi masyarakat adat Suku Baduy untuk mendapatkan masukan dan saran dari semua pihak dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemerintahan Desa Adat, di Lebak, Senin.

Anggota Pansus Raperda tentang Pemerintahan Desa Adat DPRD Banten dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Neng Siti Julaiha mengatakan pertemuan untuk mendapatkan aspirasi dari tokoh masyarakat Baduy tersebut dilakukan di rumah Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jaro Saija.

“Kami melakukan rapat andeprok (duduk bersimpuh) di teras beralaskan tikar. Kami ingin mendengar langsung dari Jaro Saija (Kepala Desa Kanekes), sesungguhnya apa yang menguntungkan dengan adanya Perda Pemerintahan Adat Desa bagi masyarakat Suku Baduy.

Baca juga: Gubernur Banten: Di Era Keterbukaan, Informasi Publik Sebuah Keniscayaan

Pasalnya, tanpa atau dengan adanya perda adat pun, adat di Baduy sudah berjalan sejak nenek moyang, dan sampai saat ini mereka terus menjaga amanat leluhur mereka,” kata Neng Siti Julaiha saat berkunjung ke masyarakat adat Baduy.

Neng mengatakan Pemerintah Provinsi Banten sedang memfinalisasi Raperda Masyarakat Desa Adat dan sedang dibahas oleh Pansus DPRD Banten.

Pemprov Banten proaktif mendorong pembentukan peraturan daerah tentang pemerintah desa adat sebagai dasar dari pengakuan terhadap eksistensi hak asal-usul masyarakat desa.

“Pemprov dan DPRD Banten sedang membahas Raperda Masyarakat Desa Adat sehingga untuk membahasnya, kami perlu masukan-masukan dari semua pihak, termasuk masyarakat adat Baduy,” kata anggota DPRD Banten fraksi PPP tersebut.

Baca juga: Ace Hasan Sambut Baik Keputusan Arab Saudi Buka Pintu Masuk Jemaah Umrah Indonesia

Ia mengatakan, dalam penentuan Kepala Desa tetap berdasarkan ketentuan yang sudah berlaku di masyarakat adat Baduy, yaitu ditentukan oleh Puun (pimpinan adat Suku Baduy yang memiliki tingkatan paling tinggi dalam struktur masyarakat Suku Baduy) atau kasepuhan mereka yang tinggal di Baduy Dalam. Selain itu, masa jabatan juga diatur oleh Puun.

“Namun Kepala Desa Kanekes tetap mengikuti proses pelantikan sebagai bentuk peresmian keabsahannya,” kata Neng yang juga Ketua Demisioner DPC PPP Lebak ini. (red)

Check Also

KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan Sejumlah Pejabat

KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan Sejumlah Pejabat

  MetroBanten, Jakarta – KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Musi Banyuasin Dodi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup