Aktivis LAP Kota Tangerang Gelar Aksi Desak APH Usut Korupsi BGN
Metrobanten – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Lingkar Aspirasi Publik (LAP) menggelar aksi unjuk rasa mendesak pemerintah melalui Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) Tugu Adipura, Kota Tangerang, Rabu (10/06/2026).
Diketahui, aksi di Tugu Adipura ini merupakan kali kedua yang dilakukan LAP. Sebelumnya, kelompok aktivis ini juga menggelar doa bersama dan aksi menyalakan lilin di kawasan Taman Gajah sebagai bentuk keprihatinan atas berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan BGN.
Koordinator Aksi LAP, Saipul Basri mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG dan tata kelola BGN.
“Kami hadir untuk menyampaikan keresahan masyarakat. Setelah adanya penangkapan X Kepala Badan Gizi Nasional, kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan BGN. Jangan sampai program yang baik justru tercoreng oleh praktik-praktik penyimpangan,” kata pria yang akrab dipanggil Marcel tersebut.
Menurutnya, LAP tidak menolak keberadaan Program MBG. Sebaliknya, mereka mendukung agar program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola serta pengawasan yang lebih ketat.
“Kami tidak meminta program MBG dibubarkan. Yang kami dorong adalah evaluasi total dan menyeluruh agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran, transparan, dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,” harapnya.
Selain mendesak pengusutan dugaan korupsi di BGN, LAP juga menyoroti kondisi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG.
Ia mengungkapkan, masih banyak SPPG yang diduga belum memenuhi berbagai persyaratan dasar, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan izin operasional lainnya.
Khusus di Kota Tangerang, masih banyak SPPG yang belum memiliki izin yang diperlukan. Ini tentu menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan keamanan makanan yang diberikan kepada para siswa,” ujarnya.
Ia menilai lemahnya pengawasan terhadap operasional SPPG berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan yang tidak sesuai standar hingga risiko gangguan kesehatan bagi penerima manfaat.
“Jika standar sanitasi dan operasional tidak dijalankan dengan baik, maka potensi masalah akan selalu ada. Karena itu pengawasan harus diperkuat dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, LAP juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pelaksanaan program, penegakan standar pelayanan, perlindungan hak penerima manfaat, serta terwujudnya tata kelola program yang akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.
Menurut LAP, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG menjadi langkah penting untuk memastikan program tersebut benar-benar mampu mencapai tujuan awalnya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat tanpa dibayangi persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan.
Tidak hanya itu, LAP juga mengangkat isu dan keprihatinan akan dampak ekonomi masyarakat lantaran kenaikan dolar dan BBM (Bahan Bakar Minyak). Pihaknya meminta agar pemerintah memperhatikan dampak ekonomi masyarakat menengah ke bawah. (Wan)
