Menaker Minta BLK Serang Harus Diperkuat Jadi Solusi Ketenagakerjaan

Metrobanten, Serang – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan sejauh ini ada tiga juta lebih karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat pandemi Corona.

Sebanyak 1,3 juta orang di antaranya adalah mereka yang kerja di sektor informal.

“Pandemi mengakibatkan 1,7 juta saudara kita yang harus di-PHK dirumahkan, ada 1,3 juta saudara kita yang dirumahkan, di-PHK terutama mereka pekerja pada sektor informal. Kurang lebih dampak pandemi ada 3 juta lebih kehilangan pendapatan dan berkurang pendapatan sehingga tak memiliki pendapatan sama sekali,” tutur Ida di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang, Banten, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Bupati Serang Perjuangkan Nasib Guru Honorer Diapresiasi DPR RI

Pandemi ini menimbulkan tantangan bagi sektor ketenagakerjaan. Pengangguran bisa bertambah hingga total ada 9 juta lebih akibat pandemi Corona.

“Pengangguran tidak 6,8 juta lagi, ditambah dengan 3 juta berarti 9 juta lebih saudara kita terpaksa menganggur kehilangan pendapatan,” katanya.

Baca juga: Airin Jelaskan Kebijakan Penanganan Covid-19 Kepada DPR-RI

Karena kondisi ini, Kemenaker memiliki tanggung jawab salah satunya bagaimana membangun sumber daya manusia dengan meningkatkan kompetensi dan produktifitas. Balai Latihan Kerja (BLK) seperti di Serang menurutnya bisa jadi salah satu solusi ketenagakerjaan.

BLK, menurut Ida, bisa berkolaborasi dengan membangun forum komunikasi dengan industri. Sehingga kompetensi dan latihan yang dilakukan di BLK bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Kami berharap BLK Serang ikut menurunkan pengangguran di Banten, dengan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan di BLK, output pelatihan ini diterima di pasar kerja,” ujar Ida.

Untuk mengatasi dampak Corona, Ida melanjutkan, Kemenaker mengarahkan program seperti padat karya produktif serta dan infrastruktur untuk mereka yang di-PHK dan dirumahkan. Di samping itu, melalui Kementerian Ekonomi ada kartu pra kerja yang bisa membangun kompetensi dengan ada insentifnya.

“Dan presiden menyampaikan bahwa prioritasnya adalah menyelesaikan 1,7 (juta) mereka yang di-PHK dan dirumahkan,” kata Ida. (red)