KPK Tangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah
Metrobanten, Bandara Soetta – Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Jumat (26/2) malam.
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu (27/2/2021) dini hari tadi. Nurdin Abdullah pun langsung dibawa ke Gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Nurdin Abdullah tiba di Bandara Soekarno-Hatta bersama 5 orang tersangka lainnya, pada pukul 08.50 WIB. Begitu keluar dari pintu kedatangan, Nurdin langsung diserbu berbagai pertanyaan oleh awak media.
Baca juga: Modus Pecah Kaca Mobil, Uang Rp250 Juta Raib Digondol Maling
Namun, sayangnya dia hanya menatap lurus ke depan dan menolak menjawab pertanyaan dari wartawan.
“Benar, Jumat, (26/2) tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Sabtu (27/2).
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu enggan menyampaikan secara spesifik kasus dugaan korupsi yang dilakukan Nurdin. Pun begitu dengan pihak lain yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Baca juga: Wahidin Halim: Provinsi Banten Keluar Dari Zona Risiko Tinggi Covid-19
Seperti yang dilansir CNNIndonesia.com, KPK membenarkan bahwa gubernur Sulawesi Selatan tertangkap dalam OTT tersebut.
“Informasi lebih lengkap kasusnya, siapa saja yang ditangkap dan barang bukti apa yang diamankan, saat ini belum bisa kami sampaikan,” imbuhnya.
Berdasarkan ketentuan KUHAP, KPK memiliki waktu 1×24 jam guna menentukan status hukum Nurdin beserta pihak lain yang diamankan.
“Tim masih bekerja dan perkembangannya nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semua,” pungkas Ali.
Dari informasi yang dihimpun, tim penindakan KPK mengamankan lima orang dan satu koper berisi uang Rp1 miliar rupiah. Saat ini Nurdin sedang dalam perjalanan ke kantor KPK, Jakarta. (red)
