Komisi III DPR Harap Polisi Usut Oknum yang Bocorkan dan Menjualbelikan 279 Juta Data Pribadi
Metrobanten, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, seringnya fenomena kebocoran data menunjukkan bahwa otoritas di tanah air dan publik belum terlalu serius dalam melindungi data pribadi.
Ahmad Sahroni meminta kepada Polisi Siber untuk segera mengusut oknum-oknum yang membocorkan data tersebut, sekalian mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan data pribadinya.
“Data pribadi di luar negeri sangat serius perlindungannya. Di Indonesia belum. Ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya. Sehingga tugas Siber Polri selain mengusut tuntas penyelewengan data, juga harus terus mengedukasi masyarakat. Kalau perlu, Siber Polri bentuk pasukan khusus, karena data ini hal yang sangat sensitif,” papar Sahroni dalam keterangan persnya, Senin (24/5/2021).
Baca juga: Polri Klarifikasi BPJS Kesehatan Soal 279 Juta Data Bocor
Sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor, dijual dan diiklankan di forum peretas di raidforums.com. di Forum tersebut, disebutkan bahwa para pembeli dapat menjual semua data informasi personal warga Indonesia mulai dari NIK, telepon, email, hingga alamat pribadi.
Politisi dari Fraksi partai NasDem ini menilai kebocoran data pribadi ini sangat mengkhawatirkan karena menyangkut data sensitif.
Baca juga: Data 279 Juta Penduduk Diduga Bocor dan Diperjualbelikan, Ini Kata BPJS Kesehatan dan Kominfo
“Fenomena kebocoran data ini sungguh menghawatirkan, karena kalau benar, berarti data sensitif dan penting dari warga kita dengan mudahnya jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sangat berbahaya dan merugikan negara apabila disalahgunakan,” keluh Sahroni.
Sebelumnya juga ada isu jual data pasien Covid-19 di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Indonesia belum serius untuk melindungi data pribadi, berbeda dengan negara-negara lain yang justru sangat serius memikirkan perlindungan data pribadi warganya.
“Hal ini juga dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap keamanan data pribadinya,” pungkas Sahroni. (dpr/eko/es)
