Istana Harus Jamin Kritik Masyarakat Tak Berbalas Penjara dan Perundungan
Metrobanten, Jakarta – Sikap Istana yang meminta agar masyarakat aktif memberikan masukan dan kritik terhadap pelayanan publik harus diapresiasi sebagai sikap yang sehat dalam demokrasi.
Terlebih, pemerintah sebagaimana disampaikan Seskab Pramono Anung berharap publik bisa memberikan kritik yang pedas dan keras.
“Baiknya dibuktikan dan dijamin terlebih dahulu oleh pemerintah bahwa kritik terhadap pemerintah tidak berbalas bui dan bully (perundungan),” kata mantan aktivis 98, Ray Rangkuti saat dihubungi SINDOnews, Kamis (11/2/2021).
Baca juga: Jokowi Minta Dikritik Masyarakat, LBH Pers Minta Hapus Dulu Pasal Karet UU ITE
“Khususnya terhadap Pak Pramono Anung, perlu diperlihatkan apa sikap beliau terhadap kasus yang menimpa dua rekan dan sahabat aktivisnya: Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Syahganda dan Jumhur adalah salah satu dari ikon aktivis Indonesia,” imbuhnya.
Ray menganggap, penahanan mereka jelas berimplikasi langsung pada keberanian warga untuk menyatakan pendapat. Ditambah dengan kenyataan bahwa rekan-rekan aktivis mereka sebelumnya, yang peduli pada kebebasan dan hak bersuara warga, khususnya sekarang yang sedang berkuasa seperti Pramono dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman, sama sekali tidak bereaksi apapun.
Baca juga: Bupati Serang Usulkan Tiga Raperda Dalam Pelayanan Masyarakat
“Dua situasi yang menambah banyak orang was-was untuk bersuara kritis,” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) ini.
Lebih lanjut Ray menilai, saat aktivis pro demokrasi yang sekarang sedang berkuasa saja diam melihat kebebasan bersuara dirampas, maka jelas tidak ada lagi harapan bagi kebebasan dan nalar kritis akan mendapat haknya. Orang memilih diam, membiarkan kekuasaan berjalan dengan para dan pendengung bahwa semua serba baik saja.
“Maka ajakan pak Pramono agar warga berani bersuara sekeras-kerasnya akan terlihat candaan kala beliau sendiri tidak memperlihatkan sikap pembelaannya bagi mereka yang sekarang menghadapi masalah hukum gegara sikap kritis mereka, seperti yang dialami oleh Syahganda Nainggilan dan Jumhur Hidayat,” katanya. (red)
