Dua Anggota DPRD Kota Tangerang Jadi Narasumber Sosialisasi Pemerintahan
Metrobanten – Dua Anggota DPRD Kota Tangerang berikan penyuluhan atau menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan tingkat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Neglasari Kota Tangerang Tahun anggaran 2025.
Dalam kegiatan tersebut dua anggota DPRD Kota Tangerang itu memaparkan fungsi dan peran dari DPRD.
Anggota DPRD Kota Tangerang M. Hafidz Firdaus dari Fraksi PKB memamparkan tentang transportasi umum dan tentang kemacetan di kota Tangerang.
Dalam paparannya, dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat bersama-sama untuk menjadi pelopor dalam mengatasi kemacetan di kota Tangerang.
“Mengatasi kemacetan lalulintas bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun harus ada peran aktif juga dari masyarakat.” Ucapnya. Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, kemacetan di kota Tangerang tidak sebanding dengan pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk di kota Tangerang.
“Kita lihat saja lebar jalan saat ini dan jumlah penduduk kota Tangerang tidak sebanding, misalkan ada satu keluarga yang mempunyai beberapa kendaraan dan akses jalannya kecil makanya harus ada pelebaran jalan,” ujarnya.
Sementara, Anggota DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Gerinda Apanudin Menyampaikan tentang fungsi pokok pokok pikiran DPRD adalah menyerap aspirasi dari masyarakat terkait permasalahan diwilayah.
“Aspirasi masyarakat tidak hanya dalam reses saja tapi di setiap ada pertemuan itu merupakan aspirasi. Termasuk kegiatan seperti sosialisasi ini juga bagian dari aspirasi,” ujar Apanudin yangbkerap disapa Jalu.
Jalu juga mengatakan, sosialisasi ini menurutnya sangat bermanfaat sekali karena kita bisa melihat dan mendengar daerah-daerah yang merupakan daerah pilihannya (Dapil).
“Makanya moment seperti ini sangat baik sekali kita bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan juga dapat menyampaikan permasalahan baik permasalahan fisik maupun sosial yang ada di lingkungan sehingga kita dapat berinteraksi langsung.”ujarnya.
Jalu mengungkapkan, pembangunan dikota Tangerang ini ada dua sistem metode, yang pertama dibangun dengan metode musrembang yang di lakukan oleh eksekutif dan legislatif dilakukan dengan cara reses dan juga dengan cara sosialisasi seperti ini.
“Mungkin moment seperti ini diambil untuk menyampaikan aspirasi, karena reses DPRD tidak bisa mencakup keseluruhan. Dengan adanya sosialisasi kelurahan ini kita bisa menjangkau keseluruh wilayah dapil kita.” Ungkapnya.
Dalam sosialisasi tersebut juga ada beberapa perwakilan atau masyarakat yang meminta atau mengusulkan terkait pembangunan seperti bedah rumah dan pembangunan lainnya. (Ds)
