40 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka di Kasus Proyek Fiktif PT PDS

40 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka di Kasus Proyek Fiktif PT PDS
Diduga Hasil Proyek Fiktif, Ini Penampakan Duit Rp8,9 M dari Anak Usaha Peruri PT PDS.

 

MetroBanten, Jakarta – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menyita uang sebanyak Rp8,9 miliar milik anak usaha BUMN Peruri, PT Peruri Digital Seurity (PDS). Tindakan ini diambil karena sejumlah karyawan diduga melakukan tidak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa fiktif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, menerangkan, dugaan korupsi proyek pengadaan fiktif terjadi sekitar bulan Maret 2018 sampai Mei 2020.

Di mana PT PDS melakukan pengadaan penyediaan data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnotic, Siem dan Manage Service.

“Kegiatan tersebut secara administratif dokumennya telah dilengkapi tetapi tidak pernah dilakukan proses pengadaan barangnya,” kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jumat (26/11/2021).

BACA JUGA: Polisi Bongkar Proyek Fiktif Anak Usaha BUMN PT PDS Senilai Rp13,1 Miliar

Atas dugaan tersebut penyidik melakukan mendalami sebanyak 40 saksi dan tengah diperiksa oleh penyidik. Hingga kini pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

Sebanyak 40 orang sudah diperiksa dalam kasus dugaan proyek fiktif di anak usaha Perum Percerakan Uang Negeri, PT Peruri Digital Security (PDS). Meski demikian, belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam kasus ini, polisi sudah menyita uang sebesar Rp8,9 milliar. Semua orang yang diduga terkait dengan proyek tersebut masih menjalanu pemeriksaan intensif.

“Dalam kasus ini kami belum menetapkan tersangka dan masih dalam penyidikan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis, di Polda Metro Jaya, Jumat (26/11/2021).

Ke-40 orang tersebut masih diperiksa sebagai saksi. Penelusuran dilakukan jika untuk mengetahui siapa yang menikmati uang hasil dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“40 Orang tersebut juga termasuk pimpinan perusahaan,” jelasnya.

BACA JUGA: Bareskrim Tangkap 4 Tersangka Narkoba Jaringan Aceh, 224 Kg Ganja Disita

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menjelaskan kronologis terungkap kasus dugaan korupsi tersebut terjadi pada 2018 di PT PDS yang melaksanakan pengadaan Penyediaan Data Storage, Network Performance Monitoring & Diagnotic, Siem dan Manage Service dengan nilai Rp. 13.175.586.047.

Anggaran tersebut bersumber dari kas operaasional perusahaan PT PDS. Secara administratif proyek dokumennya telah dilengkapi, namun tidak pernah dilakukan proses pengadaan barang/jasanya yang diduga melanggar SOP.

Sementara barang atau hasil pekerjaan yang tertera pada kontrak tidak pernah diserahterimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran.

“Barang hasil pekerjaan gak pernah diserahterimakan atau fiktif tetapi dilakukan pembayaran ini berdampak pada kerugian,” kata Zulpan.

Atas perbuatannya, Pasal yang bakal disangkakan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Dengan Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” pungkas Zulpan.  (Red-IDX)

Check Also

Sebanyak 225 Desa di Provinsi Banten Terdampak Gempa Sumur Pandeglang

Sebanyak 225 Desa di Provinsi Banten Terdampak Gempa Sumur Pandeglang

  MetroBanten, Serang – Berdasarkan data hasil update Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup