Tingkatkan Keterampilan ASN, BKPSDM Gelar Pelatihan Analisis Jabatan

Metrobanten – Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  (BKPSDM) Kota Tangerang gelar ‘Pelatihan Analisis Jabatan 2018’ di Gedung Cisadane lantai III, Jl. K.S Tubun, Kota Tangerang.

Dalam sambutannya, Sekban BKPSDM Kota Tangerang H Asnawi mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan sebuah keharusan di era globalisasi yang menuntut profesionalisme sumber daya aparatur untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas aparatur.

“Karena realitas dilapangan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugasnya masih belum sesuai dengan harapan, karena masih banyak terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi aparatur dengan jabatan yang diembannya,” katanya.

Menurutnya, penyebab kesenjangan tersebut adalah,  komposisi dan keahlian yang belum proporsional, pendistribusian aparatur yang masih belum mengacu kepada kebutuhan organisasi, menumpuknya aparatur di satu unit tanpa pekerjaan jelas, kurangnya aparatur pada unit yang lain.

Untuk itu, BKPSDM mengadakan kegiatan ‘ Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan. Yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas pada Puskesmas dan UPT Dinas Pendidikan serta UPT Dinas Kesehatan dalam hal melakukan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan.

“Kegiatan ini di ikuti oleh ASN dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebanyak 50 peserta yang akan dilakukan selama tiga hari dari Selasa sampai Kamis. Saya mengharapkan para peserta bisa sungguh – sungguh dalam mengikuti pelajaran pembinaan diklat yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Tangerang,” tuturnya, Selasa (10/7/18).

Subid penyelenggaraan diklat Ciprianus Suhud menambahkan, diklat tahun ini sasarannya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan karena kedua dinas tersebut satuan kerjanya banyak. Setelah mengikuti ini diharapkan mereka dapat menyusun analisis jabatan pada tiap-tiap orang.

Sehingga kedepan ketika ada formasi jabatan, mereka sudah dapat menyusun dan menghitung beban kerjanya. “Karena kalau ada mutasi, maka beban kerja akan berubah, tentunya formasi kebutuhan akan diperlukan. Sebenarnya kegiatan ini tidak hanya untuk kedua dinas itu tapi semua OPD,” jelasnya.

Lebih lanjut Ciprianus menuturkan, beban kerja yang didistribusikan secara tidak merata dan berlebihan dapat mengakibatkan ketidaknyamanan suasana kerja karena pegawai merasa beban kerja yang dilakukannya terlalu berlebihan atau bahkan kekurangan.

Adanya uraian jabatan yang dihasilkan dari proses analisis jabatan akan memudahkan pimpinan dalam menempatkan, melakukan mutasi, rotasi pada posisi sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan untuk keperluan memberikan dan mendelegasikan tugas.

“Di samping itu uraian jabatan juga diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karir pegawai sehingga proses pembinaan dapat dilakukan secara efektif,” pungkas Ciprianus.     (adv)

Check Also

Komisi IX DPR Soroti Akurasi Pengelolaan Data PBI-JKN BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR Soroti Akurasi Pengelolaan Data PBI-JKN BPJS Kesehatan

  MetroBanten, DPR – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti akurasi pengelolaan ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup