Ratusan buruh yang tergabung dalam PTP SBGTS GSBI dan PUK SBM PT. Sulindafin kecewa lantaran dipecat sepihak oleh pihak Perusahaan, hingga berujung BPJS Kesehatan diblokir.

Tidak Ada Hasil, Buruh Sulindafin Menggelar Aksi di Kementerian Jakarta

Metrobanten, Kota – Ratusan buruh yang tergabung dalam PTP SBGTS GSBI dan PUK SBM PT. Sulindafin kecewa lantaran dipecat sepihak oleh pihak Perusahaan, hingga berujung BPJS Kesehatan diblokir dan dua orang meninggal dunia. Oleh karena itu, mereka menggelar aksi depan Kementerian kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian tenaga kerja (Kemenaker) RI, Jakarta.

Ketua SBGTS GSBI PT Sulindafin Dedi Isnanto mengatakan, dirinya bersama teman lainnya sudah beberapa kali melakukan aksi dan bertemu dengan DPRD kota Tangerang maupun Walikota Tangerang. Namun sampai detik ini tidak ada hasil yang memuaskan untuk membantu kami para buruh.

“Untuk itu, pada kesempatan ini, kami menggelar aksi ke Kemekes RI dan Kemenaker di Jakarta untuk memperjuangkan nasib para buruh,” katanya, Rabu (15/1/20).

Lebih lanjut, dikatakannya, dua orang meninggal karena system BPJS Kesehatan yang kejam, undang-undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 151 ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Namun, sampai saat ini buruh PT Sulindafin belum mendapat penetapan dari PHI, jadi sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagekerjaan buruh PT Sulindafin yang belum mengambil kompensasi 70% dari 1x ketentuan statusnya masih buruh.

Seperti juga ditetapkan dalam UU bahwa selama belum ada penetapan kedua belah pihak masih harus menjalankan hak dan kewajibannya dalam hal ini buruh bekerja dan pengusaha membayar upah serta hak-hak lainnya.

Menurutnya, PT Sulindafin pada tgl 28 November 2019 menutup produksi dengan memberikan kompensasi 70% dari 1 kali ketentuan pasal 156 UU 13/2003, Penutupan produksi yang dilakukan pengusaha PT Sulindafin ada indikasi kecurangan. Melihat yang terjadi dipabrik PT Sulindafin Bekasi pada bulan Mei pengusaha menutup produksi dengan alasan yang tidak jelas dan kompensasi yang ditawarkan sama yaitu 70% dari 1 kali pasal 156. Bulan Juli pengusaha membuka lowongan kerja dengan status Harian lepas. Hal yang sama akan diterapkan di PT Sulindafin Tangerang, buruh yang sudah bekerja puluhan tahun bahkan ada yang sampai 38 tahun di PHK dengan kompensasi seadanya lalu disuruh bekerja kembali dengan status Harian lepas.

Tidak berhenti sampai disana tanggal 01 Desember 2019 kepesertaan BPJS Kesehatan langsung di putus. Pihak BPJS Kesehatan menyatakan bahwa pemutusan kepesertaan BPJS sudah sesuai dengan ketentuan dalam Perpres No 82 tahun 2019 pasal 42 yang menyatakan bahwa “ apabila pengusaha tidak membayar iuran maka kepesertaan BPJS akan diputus sampai dibayarkan kembali iurannya”.

Dampak dari diputuskanya kepesertaan BPJS Kesehatan bukan hanya bagi buruh PT Sulindafin tetapi keluarga yang ditanggungnyapun yaitu anak dan Istri. Dalam waktu satu bulan sudah tujuh kasus yang berhubungan dengan BPJS harus dialami buruh yang sudah tidak mendapat upah.

Diantaranya, 1. Yayan Sopyan ( Bagian QA/Laborat ) istrinya menderita kanker usus dan harus rutin kemothraphy.

  1. Taufiqurhman ( bagian Texturizing ) istrinya meninggal di RSUD Pakuhaji karena sakit komplikasi harus masuk ICU. Untuk mendapat pelayanan dan mengeluarkan jenasah harus menjaminkan STNK Motor.
  2. Maman Suyatma ( Bagian Texturizing ) mengalami kecelakaan lalu lintas sepulang piket ditenda perjuangan. Mengalami patah tulang karena sudah tidak menjadi peserta BPJS maka pengobatan yang dilakukan adalah alternative.
  3. Surya Alamsyah ( bagian Polymer ) menderita diabetes kering dan harus berobat rutin
  4. Ning Mujiati ( bagian QC Texturizing ) menderita diabetes harus kontrol rutin
  5. Bangun Nugroho ( bagian QA Laborat ) anaknya lahir premature harus mendapat perawatan di incubator dan istrinya mengalami syndrome baby blues dan depresi paska melahirkan. Harus dirawat secara intensif.Dan kemarin tanggal 12 Januari 2020 istrinya menghembuskan napas terakhir,dan hari ini kami mendapatkan kabar bahwa anaknya mengalami kritis pasca transfusi darah yang dijalani.

7.Dan hari ini kami mendapatkan informasi bahwa 2 orang istri dari anggota mengalami sakit gagal ginjal dan harus menjalani cuci darah atau transfusi darah secara rutin,dan satu lagi harus menjalani kemo theraphy pasca operasi kanker payurdara yang dideritanya.

Buruh PT Sulindafin saat ini sudah tidak menerima upah , kepesertaan BPJS diputus dan pihak BPJS hanya menyarankan untuk menjadi peserta mandiri. Tanpa berpikir bahwa buruh tidak mendapatkan upah, bagaimana membayar iuran yang saat ini sudah naik 100%? .

Walaupun BPJS Kesehatan Cab Cikokol sudah menonaktifkan kepesertaan tetapi karena sampai saat ini belum ada keputusan yang ingkrah atas ksus ini, buruh PT Sulindafin tetap membayar iuran BPJS yang merupakan kewajibannya sebesar 1%. Tetapi pihak BPJS Kesehatan menolak iuran yang dibayarkan padahal kalau peserta mandiri telat membayar BPJS akan menagihnya.

Pengawasan Ketenagakerjaan dalam suratnya mengatakan, bahwa penutupan PT Sulidafin bukan tutup permanen tetapi menghentikan produksi sehingga semua hak-hak buruh PT Sulindafin harus tetap dibayarkan baik upah maupun jaminan kesehatan. Tetapi sampai saat ini pihak pengusaha tidak mengindahkan apa disampaikan pihak pengawasan.

“ Pelanggaran-pelanggaran atas norma ketenagakerjaan akan terus berulang dan pihak pengusaha tidak ada rasa takut untuk melanggaar aturan ketenagakerjaan, hal ini terjadi karena instansi pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan sudah tidak ada wibawa dimata pengusaha. Sehingga undang-undang hanya jadi mainan bgi pengusaha. Ini berakibat fatal bagi buruh seperti yang terjadi pada buruh PT Sulindafin dan juga buruh-buruh lain, negara yang harusnya hadir dalam memberikan perlindungan bagi buruh ternyata tidak pernah hadir, ungkat Dedi Isnanto Ketua SBGTS GSBI PT Sulindafin

” Tujuan aksi agar kementerian bisa segera mengambil alih kasus yang membuat 1200 buruh kehilangan pekerjaan. Buruh PT Sulindafin menutut pemerintah agar mendesak pengusaha PT Sulindafin membayar iuran BPJS Kesehatan buruh, membayar upah proses sejak bulan Desember, mempekerjakan kembali buruh yang di PHK sepihak, mendesak pengawasan ketenagakerjaan Kota Tangerang agar segera mengusut pelanggaran yang dilakukan pengusaha PT Sulidanfin, ” katanya.

Untuk itu atas nama seluruh buruh PT Sulindafin kami Menyerukan kepada semua buruh yang menjadi korban penutupan pabrik sewenang-wenang dan pemblokiran BPJS Kesehatan, ayo kita berjuang bersama-sama dan menuntut negara memberikan perlindungan hak atas pekerjaan, hak atas pendapatan yang layak dan hak atas kesehatan. (Ds)

Check Also

Gubernur WH: Proyek Strategis Nasional Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Post Views: 833 Metrobanten, Banten – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) meminta agar pemerintah daerah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metrobanten.co.id : Menyajikan Berita Terkini, Peristiwa, Gaya Hidup, Nasional, Internasional, Bisnis, Ekonomi, Wisata, Kuliner dan Liputan Khusus.