Sri Mulyani Ungkap Biaya Bencana Capai Rp20 Triliun per Tahun
MetroBanten, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bencana alam yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus merogoh Rp20 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk penanggulangan untuk wilayah-wilayah dengan risiko tinggi bencana, termasuk penanganan perubahan iklim.
Agar lebih mudah dicairkan, Sri Mulyani menekankan perlunya membangun sistem yang mempermudah penarikan dana. Untuk itu, pemerintah terus mematangkan pooling fund yang telah dibuat sejak 2018 lalu.
“Kita perlu untuk membangun sistem yang menciptakan kepastian untuk penarikan dananya dan untuk membantu masyarakat. Kita sudah meluncurkan pooling fund ini sejak 2018 dan sekarang semakin matang,” kata Menkeu di Jakarta, Selasa (16/11/2021).
BACA JUGA: Presiden Jokowi Resmikan Tol Serang-Rangkasbitung
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan saat ini pemerintah sedang mengumpulkan dana dengan suatu mekanisme menghitung risiko.
Ketika suatu daerah mengalami bencana dan membutuhkan dana segera, pooling fund dapat ditarik untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Sekarang ini kita sedang terus menerus untuk memperkuat pooling fung karena setiap tahun, biaya dari bencana-bencana ini bisa mencapai Rp20 triliun lebih per tahunnya,” kata Menkeu.
Data Bank Dunia (2018) menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara yang rentan terhadap bencana sebab Indonesia berada di kawasan ring of fire, diapit dua benua dan dua samudera, serta tempat bertemunya tiga lempeng besar dunia.
“Karena Indonesia adalah negara yang di dalam ring of fire, 90 persen bencana Indonesia berasal dari hidrometeorologi, seperti puting beliung, longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan. Ini menjadi sesuatu yang menimbulkan dampak pada masyarakat, sosial, ekonomi,” ujar Menkeu.
BACA JUGA: Kapolri Segera Naikkan Pangkat Dankor Brimob Jadi Jenderal Bintang Tiga
Pooling fund bencana ini dikelola satu pintu dengan dana lingkungan hidup oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH).
BLU sebagai agen pemerintah berperan sentral dalam percepatan layanan publik dan katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Peran strategis BLU akan terus didorong untuk dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi. BLU akan terus didorong untuk mengembangkan aktivitas bisnisnya secara fleksibel, terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan layanan terbaiknya.
“BPDLH adalah BLU yang menjadi pusat pembiayaan untuk mengelola hutan terutama, tapi juga program konservasi. Tujuannya untuk mendapatkan dana-dana green finance yang berasal dari seluruh dunia dan kemudian melakukan kegiatan seperti menyelamatkan hutan, konservasi lingkungan,” tandasnya. (Red-IDXchannel)
