Pernyataan Jokowi soal Alasan dan Fakta UU Cipta Kerja

Pernyataan Jokowi soal Alasan dan Fakta UU Cipta Kerja
Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan perihal UU Cipta kerja.

 

Metrobanten, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi menegaskan omnibus law itu bertujuan menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.

Dikatakan Presiden Jokowi bahwa setiap tahun ada 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke pasar bursa kerja, maka kebutuhan untuk lapangan kerja baru sangat mendesak.

Ditengah pandemi sekarang ini terdapat 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemic Covid-19. Jokowi mengatakan bahwa sebanyak 87% dari total penduduk kerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah sehingga perlu mendorong peciptaan lapangan kerja baru khususnya di sector padat karya.

Baca juga: Polri Tangkap Pemilik Akun Twitter @Videlyae yang Sebarkan Hoax 12 Pasal UU Ciptaker

“Jadi Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran,” ucap Presiden Jokowi dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).

Jokowi memaparkan alasan kebutuhan pemerintah akan undang-undang itu akan sekaligus mencegah kemungkinan korupsi.

“Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas, perizinan usaha untuk usaha mikro kecil UMK tidak diperlukan lagi, hanya pendaftaran saja, sangat simpel,” sebut Jokowi.

Baca juga: Gubernur Banten (WH): Silahkan Demonstrasi Dengan Tertib, Jangan Lupakan Protokol Kesehatan

Selain itu Jokowi juga berbicara mengenai adanya aksi demonstrasi yang menolak undang-undang itu. Jokowi menyebut aksi demonstrasi yang berujung kericuhan itu dipicu adanya informasi yang tidak benar.

“Namun saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial,” kata Jokowi.

Jokowi langsung memberikan klarifikasi mengenai sejumlah kabar yang tidak benar itu. Meski begitu, Jokowi mempersilakan publik untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) bilamana masih ada yang tidak puas. (arsa)

Check Also

Pemkot Tangerang Uji Coba Daur Ulang Sampah Jadi Briket

Pemkot Tangerang Uji Coba Daur Ulang Sampah Jadi Briket

  Metrobanten, Tangerang – Pemerintah Kota Tangerang melakukan uji coba pembuatan sumber energi terbarukan biomassa ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup