Pemprov Banten Ajak Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Daerah
MetroBanten, Serang – Pemprov Banten melalui Penjabat (Pj) Sekda Banten M Tranggono menerima audiensi jajaran Pengurus Perguruan Tinggi (PT) Universitas Parahyangan, Bandung, Selasa (19/7/2022).
Audiensi dilakukan di Ruang Transit Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.
Tampak hadir dalam audiensi tersebut Wakil Rektor III Bidang Akademik Unpar Tri Basuki, jajaran dosen serta pejabat beberapa bidang di Unpar.
Sedangkan dari Pemprov Banten, turut hadir Kepala Bappeda Mahdani, Kepala BKD Nana Supiana, Asda III EA Deni Hermawan dan Kepala BPSDM Untung Saritomo.
Dalam pemaparannya Tranggono mengatakan, saat ini Pemprov Banten tengah fokus dalam pengembangan berbagai sektor yang berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti sektor pariwisata, perekonomian, pembangunan, kesehatan, pertanian, peternakan serta pendidikan.
“APBD kita mencapai Rp12 triliun, yang sebagian besar ditopang dari pajak kendaraan bermotor sebesar 64 persen, dengan jumlah kendaraan yang ada mencapai 5 juta unit dimana 70 persennya kendaraan dari wilayah Tangerang Raya,” jelasnya.
BACA JUGA: Walikota Arief Pastikan Mal Pelayanan Publik Berjalan dengan Optimal
Tranggono menambahkan, untuk menunjang seluruh program dan visi misi Presiden Jokowi, di tengah keterbatasan APBD yang ada, dibutuhkan sebuah terobosan yang dimungkinkan dapat membantu terlaksananya program itu.
Salah satu yang sedang kita upayakan adalah bagaimana melibatkan badan usaha untuk bersama-sama melakukan pengembangan Provinsi Banten dengan berbagai potensinya yang ada. Keterlibatan itu bisa dilakukan dengan sistem Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Sistem KPBU ini bisa diterapkan dalam pengembangan wilayah Banten selatan setelah tersambungnya dengan tol Serang-Panimbang, terutama dalam sektor pengembangan pertanian dan peternakan yang menjadi potensi wilayah sana,” katanya.
Tranggono berkeinginan di wilayah Banten Selatan nanti ada wilayah food estate dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah seperti yang dilakukan Pemerintah Pusat di Kalimantan dan sekitarnya.
Wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai food estate ini, nantinya tersambung dengan tujuh exit tol yang ada. Sehingga dengan begitu, produktivitasnya akan semakin maksimal karena ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.
“Dalam mewujudkan itu, tentu kita sangat membutuhkan peran serta dunia akademis dalam proses kajian serta analisa lainnya sejalan dengan rencana yang akan dilakukan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Puan Minta Prokes Sekolah Tatap Muka Jadi Perhatian Lebih
Selain itu, di wilayah Tangerang Raya juga ada potensi Bandara Soekarno-Hatta yang bisa dimaksimalkan sebagai salah satu sektor pendapatan daerah dan di wilayah ujung baratnya ada Pelabuhan Merak.
“Berdasarkan siteplan yang ada, di wilayah Pelabuhan Merak itu banyak sektor-sektor wilayah yang akan dikembangkan, seperti sektor perindustrian dan pariwisata. Nah, ini peluang bagi kita untuk bisa memaksimalkan potensi PAD,” jelasnya.
Kemudian juga ada Waduk Karian dan Sindang Heula, dimana pengelolaan SPAM-nya nanti akan kita maksimalkan untuk kemandirian pangan, menunjang ketahanan pangan serta pengelolaan air bersih dan baku untuk kesejahteraan masyarakat Banten.
Diakui Tranggono, saat ini Pemprov Banten sudah mempunyai tiga badan usaha milik daerah, pertama Banten Global Development (BGD), Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) serta Jamkrida.
“Ketiga badan usaha itu bisa menjadi lokomotif pengelolaan pendapatan dari sektor usahanya masing-masing,” katanya.
Tindaklanjut dari pertemuan ini, direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dan PKS antara Pemerintah Provinsi Banten dengan UNPAR. (Red)
