Pemkot Serang Pastikan Pembangunan Alun-alun Tetap Berjalan di 2026
Metrobanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menegaskan bahwa pembangunan Alun-alun Kota Serang senilai Rp50 miliar tetap menjadi salah satu prioritas strategis pada tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, dalam rapat bersama DPRD Kota Serang pada Senin, 17 November 2025.
Penegasan ini disampaikan di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan akibat turunnya dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp186,4 miliar. Pemkot Serang melakukan penyesuaian sejumlah program dan efisiensi belanja untuk menjaga agar kegiatan prioritas tetap terlaksana.
“Walaupun dana transfer mengalami penurunan, pembangunan Alun-alun tetap kita jalankan di tahun 2026. Nilainya Rp50 miliar. Kita melakukan efisiensi anggaran dan mendorong inovasi pendapatan daerah,” ujar Sekda.
Sekda Nanang menjelaskan bahwa beberapa kegiatan nonprioritas mengalami pengurangan, termasuk potensi penyesuaian pada anggaran hibah sesuai ketentuan bahwa hibah hanya dapat diberikan setelah belanja wajib dipenuhi.
Namun demikian, seluruh program prioritas, terutama yang merupakan janji kampanye Wali Kota Budi dan Wakil Wali Kota Agis, tetap dilanjutkan. Prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, layanan BPJS Kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta program ketenagakerjaan.
Dalam rangka memastikan pembangunan dapat berjalan efektif tanpa menumpuk di akhir tahun anggaran, Pemkot Serang telah menyiapkan mekanisme lelang dini. Dengan demikian, pekerjaan pembangunan Alun-alun dapat dimulai sejak awal tahun 2026.
“Kita siapkan lelang awal agar pelaksanaan pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun. Langkah ini untuk memastikan belanja modal terserap optimal,” jelas Nanang.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Serang Tahun 2026 masih akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Serang. Meski demikian, Pemkot menegaskan komitmen bahwa pembangunan Alun-alun menjadi program yang tidak bergeser meski kondisi fiskal daerah tengah mengalami pengetatan. (red)
