Pemkab Tangerang Jalani Program Renovasi 1000 Unit Rumah Kumuh di Tahun 2021

Pemkab Tangerang Jalani Program Renovasi 1000 Unit Rumah Kumuh di Tahun 2021
Renovasi 1.000 unit rumah yang tidak layak huni tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Tangerang.

 

Metrobanten, Tangerang – Pemkab Tangerang pada tahun 2021 kembali merenovasi 1.000 unit rumah tidak layak huni lewat program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Miskin (Gebrak Pakumis).

Gebrak Pakumis merupakan salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Tangerang.

Renovasi 1.000 unit rumah yang tidak layak huni tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Target RPJMD Program Gebrak Pakumis sampai tahun 2023 yaitu sebanyak 5.000 unit rumah tidak layak huni.

Baca juga: Perkuat Ketahanan Pangan, Gubernur Banten: Sektor Pertanian Menjadi Perhatian Serius

Program Gebrak Pakumis yang menjadi program unggulan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar selama dua periode ini, tidak hanya membangun fisik rumah semata, namun juga memberikan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus atau MCK.

Pembangunannya dengan cara sistem zonasi, dimana rumah yang akan dibedah tersebut berada dalam satu kawasan atau satu lingkungan di RT yang sama, di tambah dengan persyaratan kepemilikan lahan sesuai sertifikat.

Baca juga: Jalin Sinergitas: Kapolda Banten Terima Kunjungan Ketua BPKP Provinsi Banten

“Program Gebrak Pakumis menargetkan 5000 unit sampai tahun 2023. Rumah yang di renovasi dalam satu kawasan dan yang mendapatkannya adalah keluarga tidak mampu dan kondisi rumah sangat tidak layak huni,” ujar Sekertaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesal Rasyid pada Senin (18/1/2021).

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, Iwan Firmansyah menambahkan, semenjak Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman berdiri tahun 2017, kita sudah membangun sebanyak 3000 unit bangunan dan sisanya masih 5000 unit.

Iwan menjelaskan, program ini sebelumnya dikerjakan oleh BAPPEDA namun semenjak tahun 2017 kewenangannya diserahkan ke Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman atau Perkim, jadi kita mengerjakan yang menjadi tugas dan kewenangan. 

“Program bedah rumah tidak layak juga dilakukan dari Kementerian PUPR, ditambah program bedah rumah oleh swasta melalui CSR serta BAZNAS,” ucapnya. (red)

Check Also

Hari ke Empat Vaksinasi Sasar Para Pedagang Pasar dan Pegawai Pertokoan

Hari ke Empat Vaksinasi Sasar Para Pedagang Pasar dan Pegawai Pertokoan

  Metrobanten, Tangerang – Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah monitoring pelaksanaan vaksinasi tahap 2 ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup