Pasal Penyerangan Terhadap Martabat Presiden Dalam RKUHP Layak Dipertahankan

Pasal Penyerangan Terhadap Martabat Presiden Dalam RKUHP Layak Dipertahankan
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna H. Laoly beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Foto: Eot/Man

 

Metrobanten, DPR RI – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menjelaskan, pasal penyerangan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) layak dipertahankan.

Arsul Sani beralasan, banyak negara yang tradisi demokrasinya sudah lama pun tetap menerapkan kriminalisasi bagi penghina atau penyerangan kepada kepala negara yang menjabat.

Namun dia berargumen agar pasal ini diformulasikan supaya tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Artinya adalah wajar kalau di dalam KUHP kita berdasarkan benchmarking, pasal terhadap penghinaan presiden dan wakil presiden, atau penyerangan terhadap martabat presiden dan wakil presiden itu dipertahankan. Tantangan kita adalah bagaimana ini tidak menabrak putusan Mahkamah Konstitusi,” papar Arsul saat rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna H. Laoly beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Sport Center Kelapa Dua Tangerang

Dia pun mengungkapkan, di periode lalu, sebagai upaya tidak menabrak putusan MK, ada tiga hal yang harus dilakukan.

Pertama sifat deliknya diubah, dari delik biasa ke delik aduan. Kedua, diberi pengecualian pada ayat berikutnya, yang bukan merupakan penyerangan itu apa, dalam rangka terhadap kritik kebijakan atau pembelaan diri. Dan ketiga, supaya menghindarkan potensi kesewenang-wenangan penegak hukum, maka pidananya harus diturunkan, harus di bawah lima tahun.

“Itu pun kita masih dalam rangka merespon terhadap kekhawatiran masyarakat, seperti yang disampaikan Pak Habiburokhman perlu ada penjelasan lagi terhadap pasal 218 dan 219 KUHP. Jadi hemat saya pasal ini tetap perlu dipertahankan, tetapi dengan formulasi yang baik yang hati-hati, yang menutup potensi untuk disalahgunakan seminimal mungkin,” jelas Arsul.

Baca juga: Puan Maharani Temui Muslimat NU dalam Sosialisasikan Pentingnya Prokes

Dia pun menjabarkan, agar tidak hanya melihat sisi pandang internal, tapi juga perlu melakukan benchmarking atau tolok ukur, tentang hukum yang terkait penyerangan pemegang kekuasaan, khusunya kepala negara di negara-negara lain.

“Saya melihat bagitu banyak negara-negara demokrasi seperti kita, bahkan yang tradisi demokrasinya lebih lama dari kita, tetap mempertahankan less majesty, ketentuan-ketentuan pidana tentang penyerangan terhadap harkat dan matabat pemegang kekuasaan, khususnya kepala negara. Contoh kita bisa baca di pasal 115 KUHP-nya Denmark, di sana juga ada ancaman hukuman pidana bahkan sampai 4 tahun. Pasal 101 KUHP Islandia, itu juga ancamanya 4 tahun,” ungkap Arsul. (red/dpr)

Check Also

Kisah Zhang Yiming Pendiri TikTok Miliki Harta Rp.878 Triliun

Kisah Zhang Yiming Pendiri TikTok Miliki Harta Rp.878 Triliun

Zhang Yiming Pendiri TikTok   Gaya Hidup – Pendiri TikTok, Zhang Yiming berhasil membuat TikTok menjadi sensasi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup