Mengisi Kekosongann Jabatan Pratama, Gubernur Banten Lantik Pejabat Eselon II
Metrobanten, Serang – “Saya percaya, bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT bersama kita,” ungkap Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) saat kemberikan sambutan dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Pratama Pemprov Banten di Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten Jl. Ahmad Yani No. 158, Kota Serang.
Dijelaskan, pelantikan itu merupakan bagian dari mengisi kekosongann jabatan pratama dan mengukuhkan jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di Pemprov Banten.
“Saya dengan Pak Andika (Wakil Gubernur Banten, red) sudah punya kesepakatan, bahwa kita tidak punya kepentingan politik apapun. Jabatan harus segera diisi.” tegasnya.
Masih menurut Gubernur, kekosongan jabatan menjadikan langkah Gubernur dan Wakil Gubernur agak terhambat dalam merespon persoalan dan isu-isu yang berkembang saat ini. Seperti saat kita merespon tanggapan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja, bahkan harus Gubernur yang menelaah sendiri terhadap draft dan masukan serta usulan masyarakat.
“Harusnya hal seperti ini Pimpinan sudah ada masuk telaahan dari Asisten Daerah bidang Pemerintahan. Sehingga kita mendapatkan masukan dan asupan dari Asda 1,” ungkapnya.
Baca juga: UPZ Pemprov Banten Kembali Salurkan Zakat Tahap VI
Gubernur berharap pengisian jabatan yang kosong tidak terhambat oleh prosedur yang panjang akibat birokrasi.
Menurut Gubernur, dalam pengisian kekosongan jabatan yang penting bisa bekerja secara profesional. Kalau tidak bisa bekerja profesional, pejabat bersangkutan bakal dipecat. Terlebih kalau pejabatnya melakukan korupsi.
“Target kita harus sesuai dengan perjanjian kerja dan sesuai dengan visi misi,” tegasnya.
Dalam pelantikan itu, dua jabatan yang kosong yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh oleh Dr. H. Tabrani, MM, MPd dan Asisten Pemerintahan Setda Prov Banten oleh Drs. Septo Kalnadi, MM.
Sementara lima jabatan lain merupakan pengukuhan jabatan untuk menyesuaikan nomenklatur baru. Yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dijabat Gunawan Rusminto, Ap, MSi; Kepala Biro Administtrasi Pimpinan dijabat Beni Ismail, SSTP, MSi; Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dijabat Drs. H. Ahmad Syaukani, MSi; Kepala Biro Hukum Agus Mintono, SH, MSi dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DR. DRs. Dian Wirtadipura, MSi. (rls)
