Mahasiswa Gelar Aksi Desak Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi di Pemprov Banten

Mahasiswa Gelar Aksi Desak Penegak Hukum Tuntaskan Korupsi di Pemprov Banten
Para mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Provinsi Banten. (ANTARA)

 

Metrobanten, Serang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Banten Menggugat (Kasibat) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), yakni di gerbang Kantor Guburnur Banten dan gerbang Kantor DPRD Banten, di Kota Serang, Kamis.

Para mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut penegak hukum untuk menyelesaikan berbagai kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Provinsi Banten.

Mahasiswa itu menyebutkan, saat ini ada tiga kasus dugaan korupsi yang masih ditangani Kejati Banten, di antaranya kasus :

  1. Dana hibah untuk pesantren tahun 2018 dan 2020,
  2. Kasus pengadaan lahan untuk Gedung Samsat Malingping tahun 2019
  3. Pengadaan masker KN95 tahun 2020 yang bersumber dari APBD Provinsi Banten.

“Ini menandakan Gubernur Banten tidak serius seperti magang dalam memimpin Provinsi Banten,” kata Dede Ruslan Rafiudin dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang dalam orasinya.

Baca juga: 3 Orang Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Masker Dinkes Banten Ditahan Kejati

Dede mengingatkan, penegak hukum untuk bergerak cepat, memeriksa dan mencari dalang dari korupsi di Banten terlebih pada kasus hibah ponpes yang mencoreng nama baik Provinsi Banten sebagai salah satu daerah yang melahirkan para ulama besar, namun tercoreng karena hibah ponpes dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami berharap Kejati Banten segera mencari dalang dari korupsi dana hibah ponpes yang sudah mencoreng nama baik Provinsi Banten,” katanya pula.

Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang Arman Maulana Rachman menganggap Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy belum berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Banten.

“Apa yang terjadi di Provinsi Banten tentu menjadi sebuah ironi bagi kami, tiga kasus korupsi menjadi sebuah jawaban bagaimana ketidakmampuan WH dan Andika dalam melakukan reformasi birokrasi dalam lingkungan Pemprov Banten,” kata Arman.

Baca juga: Kasus Korupsi Masker, 20 Pejabat Dinkes Banten Serentak Mengundurkan Diri       

Pihaknya juga mengkritisi DPRD Banten yang dinilai diam dan tidak melakukan langkah-langkah tegas dalam menyikapi kondisi Provinsi Banten saat ini.

“Tentu korupsi uang rakyat hari ini perlu ada tindakan konkret,” kata dia pula.

Aksi yang berlangsung di tengah guyuran hujan di kawasan pusat Pemerintahan Provinsi Banten itu, tidak menyurutkan semangat para mahasiswa untuk terus berorasi. (Red/Antara)

Check Also

Pemkab Tangerang Beri Layanan Aktifasi PBB Tatap Muka di UPT Pajak Daerah

Pemkab Tangerang Beri Layanan Aktifasi PBB Tatap Muka di UPT Pajak Daerah

  Metrobanten, Tangerang – Dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di area pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang, ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup