Legislator Minta Usut Tuntas Kasus Kebocoran Data 279 Juta Penduduk
Metrobanten, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal meminta agar kasus kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia diusut tuntas. Iqbal mengatakan kebocoran data pribadi itu diduga berasal dari data BPJS Kesehatan. Kini, dugaan kebocoran data sebanyak 279 juta penduduk itu masih diselidiki oleh pemerintah.
“Mengapa hal itu bisa terjadi? Kami meminta Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), Polisi serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerjasama untuk menyelidiki sampai tuntas kasus kebocoran data tersebut,” tegas Iqbal dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (21/5/2021).
Kemudian pelakunya pun, menurut Iqbal, harus diberi hukuman agar memberikan efek jera. Kebocoran data pribadi, katanya, sangat berbahaya karena hal itu bisa dimanfaatkan untuk kejahatan digital, termasuk kejahatan perbankan.
Baca juga: Data 279 Juta Penduduk Diduga Bocor dan Diperjualbelikan, Ini Kata BPJS Kesehatan dan Kominfo
Apalagi data pribadi yang bocor kali ini berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, dan gaji, serta sebagian di antaranya memuat foto pribadi.
Kebocoran data pribadi juga bisa berpotensi menimbulkan kerugian sistemik serta membahayakan warga dan negara.
“Kami menyesalkan adanya kebocoran data pribadi 279 penduduk Indonesia. Bahkan ratusan juta data itu sampai dijual di situs surface web Raid Forum,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Kebocoran data pribadi bukan kali ini saja. Selain pemerintah, kebocoran data pribadi juga dialami perusahaan swasta di Indonesia. Sejak tahun 2020, setidaknya kasus kebocoran data pribadi yang terekspos media sudah lima kali, di antaranya 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia, 2,3 juta data KPU, 1,2 juta konsumen Bhinneka, 13 juta akun Bukalapak, hingga 91 juta akun Tokopedia.
Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira – kira dari instansi mana? pic.twitter.com/vjglgWBO9I
— Mas Adem (@ndagels) May 20, 2021
“Berbagai kasus itu menunjukkan lemahnya keamanan dan perlindungan data pribadi kita. Oleh karena itu, kami mendorong kementerian/lembaga dan perusahaan swasta untuk melakukan penguatan keamanan data pribadi sehingga kasus kebocoran data itu tidak terjadi lagi,” kritisi legislator dapil Sumatera Barat II itu.
Baca juga: 14.815.666 Jiwa Penduduk Indonesia Telah Menjalani Vaksinasi Dosis Pertama
Kasus kebocoran data pribadi itu menurut membuat semua pihak mestinya lebih sadar betapa pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU PDP itu sangat urgen mengingat banyaknya masyarakat yang terhubung dengan berbagai layanan online dan aplikasi.
“Kami mendorong DPR dan Pemerintah agar bisa mengesahkan RUU PDP tahun ini,” ujar Iqbal.
Diberitakan sebelumnya, Data yang mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji tersebut diduga bocor dan diperjualbelikan.
Twit tentang kebocoran data penduduk viral di media sosial pada Kamis (20/5/2021). Disebutkan, data yang bocor dan dijual ke forum online ‘Raid Forums’ sebanyak 279 juta penduduk.
Unggahan itu juga menyebutkan bahwa data tersebut bersumber dari BPJS Kesehatan.
Ratusan data tersebut dijual oleh seorang anggota forum dengan akun “Kotz”.
Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id ‘Kotz’. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. (arsa)
Tangkapan layar situs jual beli Raid Forums, di mana salah satu anggotanya menjual dataset yang diklaim milik 279 juta penduduk Indonesia.(Raid Forums)
