Legislator Ingatkan Pemerintah Perhitungkan Rencana Vaksinasi PMK

MetroBanten, DPR – Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin menekankan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk benar-benar memperhitungkan persiapan pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia dengan matang.

Dirinya tidak ingin rencana ini berjalan pincang akibat ditopang dengan anggaran yang tidak memadai.

“Kalau, hari ini kita punya pilihan yang paling mungkin dengan impor vaksin, berapa jutakah impor yang perlu dilakukan, dari manakah anggaran itu? Kan kita (Indonesia) ini butuh percepatan, butuh realokasi, dari anggaran mana yang mau digeser untuk penyelamatan (PMK)?” tanya Haerudin dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Dirut Perum Bulog, dan PT Berdikari di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

BACA JUGA: Pemidanaan Perbuatan Cabul LGBT Akan Diatur dalam RKUHP

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memahami vaksinasi PMK memainkan peran besar dalam menekan penyebaran PMK yang menjangkiti hewan ternak. Akan tetapi, menantikan proses vaksinasi yang belum terlaksana hingga kini memiliki risiko besar.

Seperti pandemi Covid-19 yang menjangkit manusia, ia mengungkapkan PMK perlu ditangani dengan sejumlah rencana alternatif.

Sehingga, para peternak bisa segera mengantisipasi penyebaran PMK tanpa harus menunggu tahapan vaksinasi yang lama.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Kebijakan Antisipasi Lonjakan Harga Pangan

“Mungkin (berikan) pilihan-pilihan (kepada) para peternak kita. Ikhtiar di luar vaksin perlu didorong prosesnya seperti ikhtiarnya Kementan melawan Covid-19 dengan Eucalyptus, dan saya mendukung,” terangnya.

Terakhir, anggota dapil Jawa Barat XI itu meminta PT Berdikari dan PT Perum Bulog agar menjalankan kewajiban yang diamanatkan oleh negara untuk mengamankan pasokan daging, terutama jelang Hari Raya Iduladha.

Pengamanan pasokan daging ini cukup vital agar kenaikan harga daging tetap terkendali.  (Red)