LBH Minta Perlindungan Hukum ke PN Tangerang untuk RM Padi Padi

LBH Minta Perlindungan Hukum ke PN Tangerang untuk RM Padi Padi

Metrobanten – Persoalan hukum terkait kasus RM Padi Padi Piknik masih terus berjalan hingga saat ini, Direktur LBH Cakra Perjuangan, Boy Kanu, sebagai kuasa hukum meminta perlindungan hukum kepada pihak Pengadilan Negeri Tangerang. 

Permintaan perlindungan hukum dilakukan pasca penetapan tersangka kepada pemilik RM Padi Padi Piknik dan 4 orang warga diantaranya ada petani.

Boy Kanu mengatakan pihaknya meminta perlindungan hukum seadil-adilnya dengan mengirimkan surat ke Pengadilan Tangerang.

“Sebelumnya kami sudah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi dan Kapolri, pihaknya juga mengirimkan surat Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, baru – baru ini juga kami sudah mengirimkan surat ke Pengadilan Negeri Tangerang” kata Boy Kanu di Kopi Kenangan di bilangan jalan Daan Mogot, Kota Tangerang, Selasa (22/11/2022).

“Diduga ada pihak – pihak yang bermain dalam hal ini. Hal tersebut terbukti manaka kita di bagian pihak terlapor penyidik terus menggas dengan kencang, manakala kita berada di pihak pelapor mengerem tidak sama perlakuannya,” ujarnya.

BACA JUGA: Dilaporkan Trantib Pakuhaji ke Polisi, Pemilik Lapangan Piknik PadiPadi Minta Keadilan

Ia menambahkan, pemilik Padi Padi dan empat karyawannya telah ditetapkan tersangka kasus laporan perusakan Portal yang dilayangkan kecamatan Pakuhaji. Proses penyelidikan dan penetapan tersangka enam kliennya seperti dipaksakan dan sarat kejanggalan.

“Camat Pakuhaji, Asmawi melalui kasi Trantib Kecamatan, membuat laporan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Tangerang dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/500/III/2022/SPKT/ Restro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya tertanggal 29 Maret 2022 dengan tuduhan pasal 170 KUHP; yaitu pengrusakan portal. Padahal awal mulanya adalah permasalahan IMB,” ujarnya.

Kejanggalan yang di sebut oleh Boy diantaranya adalah saat kliennya dilaporkan oleh pelapor terkesan pihak Polrestro Tangerang menanganinya dengan gas pol, tetapi saat kliennya melakukan lapor balik terkesan pihak Polrestro jalan di tempat melakukan prosesnya.

Dikatakan juga oleh Boy dalam kasus ini aparat Kecamatan Pakuhaji diduga telah melakukan kesalahan administrasi, karena sesuai dengan Pergub Kabupaten Tangerang No No.99 Tahun 2019 Pasal 4:4, bahwa Satpol PP yang menjadi tugasnya.

“Tetapi yang terjadi adalah pihak Trantib diperintahkan olehnya untuk melakukan penyegelan dengan alasan RM Padi Padi Picnik tidak mempunyai IMB,” ujarnya.

Atas hal tersebut di atas maka pihaknya pihaknya meminta perlindungan hukum seadil – adilnya dengan mengirimkan surat ke Pengadilan Tangerang.

Ia juga meminta demi keadilan hukum, maka kasus yang terjadi atas kliennya dihentikan. (Ds)

Back to top button