KPK Nilai MCP Pemerintah Kabupaten Serang 2020 Relatif Baik

KPK Nilai MCP Pemerintah Kabupaten Serang 2020 Relatif Baik
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat Rapat Kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Serang di Aula Tb. Suwandi, Selasa (27/4/2021). ANTARA/Kominfo

 

Metrobanten, Serang – Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Koordinator Wilayah II meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta memberikan nilai 83 persen hasil Monitoring Center of Prevention (MCP) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Nilai tersebut dianggap lembaga anti rasuah tersebut sudah relatif baik.

“Kami ada penilaian namanya Monitoring Center of Prevention (MCP), untuk Kabupaten Serang nilainya tahun 2020 sudah relatif baik 83 persen,” ujar Direktorat Korsupgah Wilayah II KPK, Dwi Aprillia Linda Astuti usai Rapat Kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Serang di Aula Tb. Suwandi, seperti yang dilansir Antaranews.com Selasa (27/4/2021).

Hanya saja, kata Linda, Pemkab Serang masih ada area yang kuning terkait dengan pendapatan pajak. Sebab, kemarin penilaian dari KPK ada peningkatan pajak dari tahun 2019 sampai tahun 2020. 

“Karena pandemi COVID-19, tidak mungkin bisa dilakukan peningkatan, justru malah turun jauh, sehingga nilainya menjadi kuning. Tapi secara umum (Pemkab Serang) sudah baik, tinggal nanti kita pertahanankan dan kalau bisa ditingkatkan,” kata Linda.

Baca ajuga: Pemkot Tangsel dan Pemkot Serang Tandatangani Perjanjian TPA Cilowong

Ia menjelaskan, pada dasarnya penilaian MCP KPK konsen pada tematik yakni aset dan pajak. Sedangkan untuk saat ini ada penambahan terkait pengadaan barang dan jasa. 

“Jadi kalau untuk aset ada beberapa rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional  (BPN) agar sertifikasi supaya diselesaikan sesuai dengan target,” katanya. 

Menurut Linda berdasarkan informasi, pada triwulan pertama baru keluar sekitar 19 sertifikat. 

“Untuk triwulan kedua, ketiga dan triwulan ke empat diharapkan sesuai dengan target tahun 2021,” kata Linda.

Yang jelas, sebut dia, upaya-upaya strategis pihaknya sudah dijelaskan untuk dibuka semua data asetnya, lakukan rekonsiliasi di internal Pemkab Serang sampai tingkat camat dan kepala desa. 

Baca ajuga: Pelayanan ke Masyarakat, Gubernur Banten Siap Lakukan Sinergi dengan Ombudsman

“Jadi nanti kades dan camat harus turut serta dalam rangka penanganan aset pemda, jangan sampai sertifikat atas nama masyarakat keluar tapi sebenarnya itu aset pemda, nah ini kan bikin kisruh,” ujarnya. 

“Jadi dari awal Pemkab Serang harus menyampaikan data aset  kepada BPN, langsung di ukur, langsung di patok, dan langsung dibuatkan sertifikat. Itu terkait dengan aset,” jelas Linda.

Kemudian terkait pajak, pihaknya lebih fokus pada satu data antara BPN dengan pemda. 

“Karena kita mau intervensi lebih jauh, kita tunggu kondisi perekonomian menjadi stabil dulu, kalau sudah stabil kita bisa lanjut pemasangan alat perekam pajak di hotel, restoran, tempat hiburan, tempat parker,” ucapnya. 

Untuk tahun ini kata dia, KPK men coba memperkuat regulasi bagi wajib pajak perusahaan ataupun wajib pajak lainnya. KPK akan memberikan sanksi administrasi sampai pencabutan izin bagi perusahaan atau wajib pajak yang tidak mau dipasang alat perekam pajak.

Masih terkait dengan pajak, Linda mengungkapkan, sebenarnya konsen yang membayar pajak adalah konsumen, maka harus di pahami oleh masyarakat.

 “Jadi, ketika kita menginap di hotel, makan di restoran, beli apa saja sudah dikenakan pajak. Jadi kita cuma nitip pajak ke pihak hotel maupun restoran, kalau tidak di teruskan berarti apa? korupsi bukan,?,” tegas Linda.

Disisi lain terkait PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Linda juga meminta kepada Bupati Serang dan Ketua DPRD supaya mendukung pengawasannya.

“Apa sih kegiatan PPJB, supaya bupati dan ketua dewan aman awasi dari  harga perkiraan sendiri (HPS) nya sampai audit, jadi itu yang dilakukan inspektorat,” jelas Linda.

Hadir dalam Rapat Kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Serang, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Ketua DPRD Bahrul Ulum, Sekda, Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Inspektur Rachmat Jaya, Kepala BPN Serang dan para Kepala OPD.  

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, berdasarkan hasil penjelasan dari KPK, tahap pertama pemda akan konsisten dalam pengamanan aset untuk diterbitkan sertifikat. 

Pihaknya juga akan melibatkan camat dan kepala desa, karena kalau hanya dilakukan oleh Bagian Aset Pemkab Serang akan kesulitan.

“Tadi Bu Linda menyampaikan ada prioritas untuk kecamatan daerah yang potensi untuk PADnya, kita akan bagi secara teknis dengan Pak Sekda melakukan rapat koordinasi secara khusus dengan BPN dan BPKP. Dari tahapan itu kalau dibutuhkan  Peraturan Bupati  (Perbup) ya saya keluarkan peraturan bupati,” ujarnya. 

Diketahui, Pemkab Serang menargetkan sertifikat aset sebanyak 431 sertifikat. 

“Untuk saat ini sudah 290 aset yang dikeluarkan sertifkatnya dari BPN,” ungkap Tatu.

Kemudian terkait pajak, Tatu menargetkan pada tahun 2022 akan kembali meningkatkan penagihan pajak. Mengingat, saat ini masih dalam masa pandemi dan ekonomi belum pulih. 

“Mudah-mudahan tahun depan sudah normal, kita lakukan untuk meningkatkan pajak. Tahun kemaren waktunya memperbaiki nilai masuk zona nilai tanah, tapi tidak bisa karena kondisi ekonomi tidak memungkinkan,” ujarnya. (red)

Check Also

Indonesia Kirim Bantuan 200 Unit Oxygen Concentrators ke India

Indonesia Kirim Bantuan 200 Unit Oxygen Concentrators ke India

  Metrobanten, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia mengirim sejumlah bantuan untuk membantu penanganan Covid-19 di ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup