Kemenaker Perlu Petakan Sektor Tenaga Kerja yang Terdampak Pandemi
Metrobanten, DPR – Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan pemetaan industri yang terdampak pada pandemi Covid-19,
UMKM serta pekerja yang terkena PHK. Sehingga kebijakan yang ditempuh dalam penanganan dampak Covid-19 dapat dilakukan secara teratur dan tepat sasaran.
Saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Selasa (24/8/2021), Yahya mengatakan Kemenaker juga perlu meningkatkan sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Perindustrian dalam rangka mengurangi angka pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19.
Baca juga: Pemerintah Turunkan Level PPKM di Sejumlah Daerah
Yahya juga meminta Kemenaker memprioritaskan pelaksanaan program strategi nasional terutama yang terkait padat karya atau program lainnya yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat yoy dari 5,32 persen pada tahun 2020 menjadi 7,07 persen dapat terus meningkat dan mampu menyerap 300-400 ribu pekerja pada setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Di sisi lain, legislator Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi Kemenaker yang berhasil melakukan transformasi perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan. Dirinya berharap transformasi tersebut dapat diduplikasi di wilayah lain.
“Saya apresiasi langkah Bu Menteri. Kemenaker bekerjasama dengan IPB mengembangkan kesempatan kerja berbasis kawasan di 5 provinsi. Saya berharap kegiatan ini patut diduplikasikan di 104 kawasan Industri yang ada di Indonesia dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lokal yang dekat dengan kawasan industri,” tuturnya.
Baca juga:Menko Luhut Binsar Beri 3 Penjelasan soal Perpanjangan PPKM
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan langkah strategi Kemenaker dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Pertama link and match ketenagakerjaan, dimana pemerintah membangun integrasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang untuk dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemerintah pasca kerja.
Kedua, transformasi program perluasan kesempatan kerja, perluasan pasar kerja luar negeri, pengembangan talenta muda dan pengembangan ekosistem digital ketenaga kerjaan dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia. (rls)
