Gubernur Banten: Sisa Dana Bagi Hasil (DBH) 2020 Sudah Dianggarkan di Tahun 2021

Gubernur Banten: Sisa Dana Bagi Hasil (DBH) 2020 Sudah Dianggarkan di Tahun 2021
Gubernur mengatakan, terkait keterlambatan pencairan sisa dana bagi hasil bagi delapan (8) Kabupaten/Kota lantaran adanya kendala pada proses pencairan di Bank Banten.

 

Metrobanten, Serang – Gubernur Provinsi Banten Wahidin Halim (WH) memastikan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) Tahun 2020 untuk Kabupaten/Kota akan dicairkan secara bertahap menggunakan anggaran Tahun 2021.

Gubernur mengatakan, terkait keterlambatan pencairan sisa dana bagi hasil bagi delapan (8) Kabupaten/Kota lantaran adanya kendala pada proses pencairan di Bank Banten.

“Sudah disampaikan waktu rapat pembahasan anggaran bahwa masih ada yang belum dibayar bagi hasil karena duitnya nyangkut di Bank Banten. Dari APBN langsung setor ke Bank Banten, nyangkut di situ. Lalu kita sepakati dengan dewan untuk dianggarkan Tahun 2021,” ungkap Gubernur kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Nota Pengantar Gubernur Atas Raperda Usul Gubernur Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Gedung DPRD Provinsi Banten KP3B Curug, Kota Serang (Selasa, 16/3/2021).

Baca juga: Bupati Tangerang Meninjau Kampung Hidroponik Desa Sodong Tigaraksa

Terkait dengan pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB yang dianggap sebagai salah satu penyebab keterlambatan pencairan, Gubernur menjelaskan bahwa keputusan itu adalah keputusan tepat untuk menyelamatkan Keuangan Pemprov Banten.

“RKUD kalau tidak saya pindahin habis duit kita. Jadi pada saat kita memindahkan, masih ada uang masuk dari Pusat ke Bank Banten. Padahal sudah kita stop, tapi ternyata ada setoran lagi dari Pusat. Nah itu nyangkut di situ, enggak bisa ditarik sampai hari ini,” jelas Gubernur.

Baca juga: Rencana Pemerintah Ubah Tarif Pajak Mobil Listrik Perlu Kajian Mendalam

Terkait dengan proses pencairan yang akan dilakukan secara bertahap, Gubernur mengatakan, hal itu biasa terjadi. Karenanya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Keterlambatan itu juga telah disampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan mereka memakluminya.

“Ini bukan soal persetujuan dan pemakluman. Bupati/Walikotanya sudah dikasih tau. Jadi tidak ada persoalan. Hal itu juga sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan mereka memakluminya,” jelas Gubernur.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti menyampaikan penyaluran DBHP akan menggunakan mekanisme pengaturan prioritas pembayaran kurang salur BHPP 2020 dan secara paralel. (red)

Check Also

Bupati Zaki Tinjau Vaksinasi di Kosambi dan ICE BSD Pagedangan

Bupati Zaki Tinjau Vaksinasi di Kosambi dan ICE BSD Pagedangan

  Metrobanten, Tangerang – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melakukan pemantauan dan monitoring penyuntikan vaksinasi ...

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup