FGD : Politisi itu Boleh Bohong

Metrobanten, Kota – Politisi itu boleh berbohong, tapi tidak boleh salah, akan tetapi akademisi itu tidak boleh bohong, tetapi boleh salah, hal tersebut terkuak saat ICMI Kota Tangerang bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unis Cabang Tangerang menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Merajut Keutuhan NKRI Pasca Pemilu 2019” di salah satu rumah makan di Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh, Rabu (24/07/19).

Pemilu 2019 baru saja usai dengan segala riak-riaknya. Masyarakat Indonesia yang semula terpolarisasi pada identitas politik tertentu diharapkan kembali bersatu. Guyub dan rukun. Namun harus diakui masih ada ‘baper’ antar pendukung hingga terkesan susah ‘move on’.

Dalam acara tersebut FGD menghadirkan sejumlah narasumber seperti pengamat komunikasi politik/KPI-Kominfo Banten Alamsyah, akademisi STISNU Mahfudh Fauzi serta budayawan/ ICMI Kota Tangerang Dayat Ilyas.

Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia Organisasi darah Kota Tangerang (ICMI Orda), yang juga anggota legislatif DPRD Provinsi Banten Dapil VI terpilih, H Jazuli Abdillah, mengatakan bahwa “Banyak wakil rakyat yang terpilih itu karena kuantitas, bukan terpilih karena kualitas”.

Menurutnya, bahwa mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat, tapi karena tidak kuatnya pendukung transaksional, maka tidak terpilih, akan tetapi bagi mereka yang punya pendukung transaksional kuat maka akan terpilih.

Kemudian katanya, bahwa ia memberanikan diri menjadi politisi, dengan dasar pernah menjadi penyelenggara politisi yaitu komisioner KPU pertama kali yang juga aktivis dan akademisi.

Dalam pemaparannya Alamsyah menyoroti para pemilik media yang terjun dalam politik praktis. Menurut Alamsyah, diakui atau tidak, ketika para pemilik media terjun ke politik praktis, maka media itu menjadi sarana untuk menyalurkan kepentingan politiknya.

“Sudah banyak buktinya, pemberitaan stasiun TV yang pemiliknya berpolitik praktis cenderung berpihak kepada kelompok tertentu,” ucapnya kemarin. Ini ujarnya tentu akan sangat merugikan para politisi lain khususnya mereka yang tidak memiliki media. Maka sebaiknya, politisi tidak memiliki media.

“Kalau memiliki media, ya tidak usah berpolitik praktis,” katanya.

Tak hanya itu, masyarakat juga diharapkan memahami karakter serta tujuan politik praktis sehingga tidak terlalu larut di dalamnya. Dengan kata lain, masyarakat tidak menjadi pendukung kontestan politik secara berlebihan.

“Masyarakat tidak perlu mati-matian menjadi cebong atau kampret,” ucapnya.

Komisioner KPI ini juga berpendapat bahwa “Politisi itu boleh berbohong, tapi tidak boleh salah, akan tetapi akademisi itu tidak boleh bohong, tetapi boleh salah”.

Akademisi STISNU Mahfudh Fauzi menyampaikan dalam pemilu 2019 tumbuh ‘ormas’ terbesar ketiga di Indonesia setelah NU dan Muhammadiyah. ‘Ormas’ tersebut tidak lain adalah netizen atau warganet.

“Kenapa saya katakan ormas terbesar setelah NU dan Muhammadiyah, karena dengan jumlah yang banyak, mereka sanggup memengaruhi pemilu di Indonesia,” katanya.

‘Ormas’ netizen ini pula tidak bisa membuat pilihan politik antara pengurus ormas dan anggotanya sama. “Jadi boleh saja kandidat bisa memegang kepala (ormas)nya, tapi anggotanya kan tidak, karena apa? mereka sudah berorganisasi dengan netizen,” pungkasnya.

Diketahui, acara FGD diakhiri dengan deklarasi anti radikalisme dan kekerasan.
(Ds)

Check Also

Upacara Bendera, Dandim 0506/Tng Bacakan Teks Pancasila

Post Views: 343 Metrobanten, Tangsel – Dandim 0506/Tng Letkol Inf Wisnu Kurniawan,S.Sos menghadiri Upacara Pengibaran ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *