Diduga Korupsi, Gabungan Mahasiswa Minta Kepala Dinkes Pandeglang Segera Dipecat dari Jabatannya
Metrobanten, Pandeglang – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus (GMNI, HMI, dan LMND EK-Pandeglang), kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pandeglang, Rabu (7/6), sekitar pukul 13.00 WIB.
Dalam aksi itu, sejumlah mahasiswa menuding Dinkes Pandeglang menghambur-hamburkan anggaran melalui perjalanan dinas sebesar Rp26 miliar.
Bahkan mereka menduga anggaran sebesar itu dijadikan ajang korupsi. Atas dugaan itulah, mahasiswa mendesak agar Kepala Dinkes Pandeglang, Randen Dewi Setiani segera dipecat dari jabatannya.
Ketua GMNI Kabupaten Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, kehadirannya bersama organsasi lainnya yang tergabung dalam Cipayung Plus, melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinkes untuk menantang Kepala Dinkes dan jajarannya, agar dapat menjelaskan urgensinya dan transparansi penggunaan anggaran sebesar Rp26 miliar itu.
Baca juga: KPK Eksekusi Eks Menpora Imam Nahrawi ke Lapas Kelas IA Sukamiskin
“Kami tantang Kepala Dinkes dan jajarannya agar berhadapan langsung dengan kami. Namun nyatanya satupun tak ada yang keluar, untuk menjelaskan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp26 miliar,” teriak Afandi, saat berorasi, Rabu (7/6).
Afandi meminta, Dinas Kesehatan dapat menjelaskan urgensi dan transparansi penggunaan anggaran sebesar itu untuk apa saja. Karena penjelasan sebelumnya yang dikekuarkan pihak Dinas Kesehatan tidak masuk akal.
“Sekretaris Dinkes (Dinas Kesehatan) dulu berbicara anggaran sebesar itu untuk kader-kader, nyatanya anggaran untuk kader sudah didanai oleh Dana Desa,” ungkapnya.
Baca juga: Pemprov Banten Salurkan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan Swasta
Sementara Ketua HMI Pandeglang, Hadi Setiawan meminta anggaran perdin di DPRD dan Dinkes Pandeglang segera dilakukan refocusing anggaran. Sebab total anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp88 miliar hanya pemborosan.
“Kami meminta agar Pemda (Pemerintah Daerah) Pandeglang segera merefocusing anggaran perjalanan dinas yang mencapai Rp88 miliar, dan segera alokasikan untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan,” harapannya.
Dia juga mengancam, jika semua tuntutannya tidak terpenuhi atau diindahkan dalam waktu 7×24 jam atau satu Minggu, maka pihaknya bakal kembali melakukan aksi besar-besaran.
“Kami tak akan berhenti sampai disini, kami akan terus memperjuangkan agar anggaran perjalanan dinas itu benar-benar dialihkan kepada kepentingan rakyat Pandeglang,” tandasnya. (red)
