Bupati Zaki Pandu Webinar APKASI: Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak Ditengah Pandemi Covid-19

Metrobanten, Kabupaten – Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar memandu acara Webinar (Seminar Web/Online) dengan tema “Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak Ditengah Pandemi Covid 19” yang dilaksanakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, (APKASI), bertempat di Kantor Sekretariat APKASI Jakarta, Selasa (30/6/20).

Acara dihadiri Ahmad Dolly K.T, Ketua Komisi II DPR RI sebagai narasumber, Cahyo Ariawan, Plh. Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Pramono Ubaid, Komisioner KPU RI, dan Budi Sulistyono, Bupati Ngawi. Hadir juga Ketua Umum APKASI, Azwar Anas yang juga menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.

Bupati Zaki mengatakan, demokrasi harus terus berjalan, tidak boleh berhenti karena covid-19 dan tentu saja APKASI sangat mendukung langkah dari pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Bupati Tangerang Bagikan Masker Dan Pelindung Wajah Di Pasar Sentiong Balaraja

“Tentu saja dengan protokol-protokol kesehatan yang harus ditempuh secara ketat dan demokrasi harus terus berjalan, maka setiap daerah pun bersiap dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 karena itu adalah tujuan pemerintah dan DPR,” ujar Zaki saat memandu webinar yang diikuti oleh Bupati se-Indonesia.

Menurut Zaki, webinar kali ini kita akan melihat dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah-daerah yang nantinya akan melakukan pemilihan serentak 2020 dan dalam webinar ini mari kita mengurai permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak.

Baca juga: Gubernur Wahidin Halim: Saya Berusaha Menyehatkan Bank Banten

Zaki sebagai moderator menanyakan kepada Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly, bagaimana peranan DPR RI dalam mendorong Pemerintah Pusat untuk membantu daerah dalam pemilukada serentak.

Ahmad Dolly K.T selaku Ketua Komisi II DPR RI memaparkan bahwa, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada Desember 2020 diputuskan secara politik maupun hukum dan akan segera di diundangkan di DPR perppu yang mengatur pilkada serentak 2020. Dan pilkada serentak tahun 2020 tentu harus ada penyesuaian di lapangan, ada protokol-protokol yang harus ditaati dan diterapkan.

Baca juga: Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan Adik Mantan Gubernur Atut Chosiyah, dituntut 6 tahun penjara

“Kita juga sudah menyepakati akan memberikan dukungan penuh terhadap konsekuensi penyesuaian ini, selain ada peraturan yang harus disesuaikan, juga ada penambahan-penambahan kebutuhan peralatan untuk memenuhi pilkada serentak tersebut,” katanya.

Ia melanjutkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sudah berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan tambahan karena pemilukada kali ini yang pertama dilakukan di tengah pandemi dan tentu saja ada tambahan alat kelengkapan dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Zaki pun kembali bertanya kepada Komisioner KPU, bagaimana kesiapan KPU dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh KPU RI karena pemilukada kali ini pertama dalam sejarah ada di tengah situasi pandemi.

Mendengar pertanyaan Zaki sebagai moderator, Pramono Ubaid selaku Komisioner KPU RI memaparkan, pemilu serentak di tengah pandemi pasti memiliki tingkat kesulitan tersendiri dan itu semua akan diatur dalam peraturan yang tertuang sampai proses pemungutan dan penghitungan suara harus diatur sesuai dengan protokol kesehatan covid-19 dan ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan.

“Peserta pemilu, panitia, maupun petugas harus benar-benar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatannya karena itu adalah kunci utama dalam pelaksanaan pemilu di tengah pandemi covid-19, seperti kampanye dan jam datang kehadiran para pemilih harus diatur jangan sampai berjubel, ke depan semuanya harus diatur sesuai dengan protokol covid-19,” paparnya.

Kita menyadari bahwa pelaksanaan pemilukada di tengah pandemi pasti banyak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat karena kekhawatiran kita begitu besar sekali terhadap permasalahan ini dan kita semua belum pernah mengalami situasi seperti ini. Oleh karena itu kedisiplinan menjadi kunci utama.

KPU RI juga mendorong pemerintah pusat agar mensupport bantuan dari APBN terutama dalam pemenuhan elemen-elemen dalam pemilukada serentak tersebut karena tentu saja hal ini membutuhkan anggaran yang lebih dibandingkan pemilu biasanya.

Bupati Zaki yang juga Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga APKASI lanjut bertanya kepada Cahyo, selaku Plh. Dirjen Kemendagri bagaimana langkah Kemendagri dalam mendukung suksesnya pilkada serentak 2020, dan bagaimana daerah bisa sukses dan berhasil menjalankan pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid 19.

Cahyo mengharapkan, kita harus mampu memfasilitasi daerah-daerah yang melaksanakan pemilu serentak di tengah pandemi covid 19 ini, kesuksesan pilkada serentak 2020 nanti di tengah pandemi menjadi acuan kesuksesan negara kita dalam berdemokrasi.

Kemendagri juga memberikan indikator kunci sukses untuk melaksanakan pilkada 2020 di tengah pandemi.

Pertama, fokus dan dukung penuh KPU dan jajarannya serta DKPP dan jajarannya dan pemerintah secara spesifik, yaitu Kemendagri beserta kementerian dan lembaga lainnya tetap konsisten mendukung langkah-langkah suksesnya pemilukada 2020.

Kedua, bagi para peserta, baik partai politik maupun calon yang berkompetisi harus mengedepankan prinsip berkompetensi secara sehat sesuai aturan siap menang dan siap kalah serta anjuran untuk mengikuti protokol kesehatan covid-19.

Tiga, aparat keamanan harus bersifat netral dan bersifat tegas guna menjamin kesuksesan pemilu.

Empat, yang tak kalah penting adalah media massa memiliki peranan penting dengan memberikan data, fakta dan informasi yang positif mengenai sosialisasi penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Yang kelima, partisipasi masyarakat sebagai cerminan pelaksanaan pemilu yang baik dan berhasil dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid- 19. (rls)