Wagub Dampingi Wapres Ma’ruf Amin Tinjau Korban Gempa Pandeglang
MetroBanten, Pandeglang – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendampingi Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meninjau korban gempa di Kampung Cibeulah Desa Munjul Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Kamis (20/1).
Dalam kunjungannya, Wapres mengatakan pentingnya relokasi warga ke tempat lebih aman. Daerah itu dinilai Pemerintah masuk jalur merah.
“Sekarang sedang dipikirkan apakah tidak sebaiknya dilakukan relokasi, ini supaya tidak terus menerus terjadi,” kata Wapres.
Menurut Wapres, masyarakat tidak keberatan bila rumah mereka dipindahkan karena mereka sering menjadi korban bencana alam.
Pemerintah sudah memetakan wilayah mana saja yang tepat untuk tempat baru mereka.
“Jangan terus menerus seperti ini. misalnya itu, seperti di Lumajang itu kemudian direlokasi ke tempat yang lebih baik lebih aman,” Tambah Wapres.
BACA JUGA: Satgas BLBI Kembali Sita Aset Tanah Milik Texmaco Mencapai Rp1,9 Triliun
Andika mengatakan, Pemerintah Pusat meminta Pemda terkait di Provinsi Banten menjajaki opsi relokasi rumah warga di kawasan rawan bencana sebagaimana di lokasi yang dikunjungi Wapres tersebut.
“Pak Wapres tadi meminta kita menjajaki opsi relokasi untuk wilayah-wilayah yang memang rawan atau bencana sering terjadi,” kata Andika usai mendampingi Wapres.
Bersama Andika turut mendampingi kunjungan Wapres Ma’ruf Amin tersebut Bupati Pandeglang Irna Narulita. Sementara rombongan Wapres sendiri diikuti Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto.
Pemprov Banten sendiri, kata Andika, saat ini fokus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar berupa makanan, sandang dan pemulihan trauma.
BACA JUGA: KPK Operasi Tangkap Tangan Hakim PN Surabaya, Panitera dan Pengacara
Pemprov Banten juga memastikan adanya percepatan bantuan perbaikan rumah bagi korban terdampak berdasarkan kesepakatan antara Pemeritah Pusat, Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang.
Pemprov Banten, kata Andika, juga akan segera mengaktifkan seluruh klaster kebencanaan dan aturan pelaksanaan teknisnya yang akan diatur melalui Pergub. “Diharapkan BPBD Provinsi Banten segera dapat menindaklanjuti,” kata Andika.
Sejalan dengan itu, lanjutnya, politik anggaran dari APBD harus berpihak pada sikap afirmatif terhadap disaster awareness yaitu membangun kesadaran kolektif dari seluruh stakeholders agar siap dalam menghadapi bencana yang hal tersebut harus diejawantahkan dalam penganggaran di OPD masing-masing.
“Sinergi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana perlu ditingkatkan antara lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, akademisi, dunia usaha dan media,” paparnya.
Lebih jauh, Andika melanjutkan, Pemprov Banten akan memperbanyak kegiatan mitigasi bencana terutama di wilayah pesisir pantai utara dan selatan Banten serta Selat Sunda.
Pemprov Banten juga, tambahnya, akan memperluas penanggulangan bencana berbasis masyarakat, melalui pembentukan kampung siaga bencana di setiap kecamatan.
“Kita juga akan memperbanyak lumbung-lumbung sosial di lokasi rawan bencana, agar memudahkan akses logistik bagi masyarakat serta memberikan apresiasi kepada relawan kebencanaan,” katanya.
Untuk diketahui, gempa Pandeglang yang berpusat di kawasan Kecamatan Sumur terjadi pada Jumat (14/1) lalu dengan kekuatan 6,6 skala richter. Sekitar 2.865 rumah di Pandeglang dan Kabupaten sekitarnya mengalami kerusakan. (Rls)
