Sri Mulyani Akan Gunakan Dana PEN Rp187,3 Triliun untuk Membangun IKN
MetroBanten, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menggelontorkan dana sebesar Rp187,3 triliun yang berasal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022, untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Anggaran program PEN 2022 mencapai Rp455,62 triliun. Nah, pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp178,3 triliun untuk membangun IKN di Kalimantan Timur bernama Nusantara,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dilansir dari laman IDXChannel, Rabu (19/1/2022).
Sri Mulyani menambahkan, ada tiga klaster saja dalam (PEN) 2022. Antara lain yaitu penanganan kesehatan Rp122,5 triliun, kemudian perlindungan sosial Rp154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun.
BACA JUGA: Sah Jadi Nama IKN, Gus Muhaimin: ‘Nusantara’ Punya Makna dan Sejarah Kuat
Dia menjelaskan tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Terlebih lagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.
“Makanya di (klaster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp178,3 triliun ini,” tuturnya.
BACA JUGA: 300 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Telah Disuntikkan Kepada Masyarakat
Sambung dia mengatakan, “jadi di Rp178,3 triliun ini kita akan lihat kesiapan K/L-nya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp178,3 triliun.”
Kendati demikian, Sri menyadari bahwa masyarakat masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Kedua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama.
“Untuk PC-PEN 2022 yang di masing-masing, terutama yang eksekusinya masih belum optimal, kita akan minta kepada K/L untuk mendesain secara awal yang mereka betul-betul bisa dijalankan. Fokusnya tetap sama, pulih tapi terutama masyarakat paling rentan harus diberi pemihakan,” tutup Sri Mulyani. (Red-IDX)
