Komisi VI DPR Soroti Proses Pembangunan Ruas Tol Serang-Panimbang
Metrobanten, SPR – Progres pembangunan ruas tol Serang-Panimbang yang saat ini tengah di garap oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA menjadi sorotan Komisi VI DPR.
Proyek tol yang sedianya akan dibuka pada Oktober 2021 diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan aktivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) salah satunya kawasan pariwisata Tanjung Lesung.
Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengingatkan, apabila sektor industri dan kepariwisataan di kawasan tersebut tidak bangkit maka tol tersebut akan sepi dan hanya akan menjadi beban bagi WIKA.
“Kalau kawasan industrinya dan kawasan pariwisatanya tidak bangkit ya jalan tol ini sepi terus dan akhirnya jadi beban,” tutur Hekal usai pertemuan dengan jajaran PT. WIKA di area gerbang tol Rangkasbitung, Lebak, Banten, Jumat (3/8/2021).
Baca juga: Wahidin Halim: Langkah KPK Sejalan Dengan Komitmen Anti Korupsi Pemprov Banten
Lebih lanjut, politisi Gerindra itu pun menyoroti kebutuhan modal dari proyek tersebut yang masih kurang sebayak Rp1,3 triliun. Hal tersebut pun menimbulkan pertanyaan tersendiri, karena hingga saat ini PT. WIKA belum mengajukan usulan penambahan anggaran atas kekurangan tersebut.
“Hari ini saja untuk menyelesaikan ini (pembangunan tol) masih ada kebutuhan modal kurang lebih Rp1,3 triliun. Sampai pembangunan sekarang itu sudah menggunakan equity Rp1,2 triliun dan itu bersumber dari penyertaan modal negara. Dalam kondisi seperti ini kami juga mempertanyakan kenapa Rp1,3 ini belum diusulkan. Artinya, untuk tahun anggaran 2022 belum ada usulan untuk PMN penyelesaian jalan tol ini,” ujarnya.
Baca juga: Kapolri Serahkan 10 Iso Tank untuk Indonesia Antisipasi Ketersediaan Oksigen
Hekal meyakini, dengan tersedianya infrastruktur seperti akses tol, maka berbagai sektor strategis seperti, logistik, industri dan kepariwisataan akan turut menggeliat.
“Yang kita harapkan, tol ini keseluruhannya bisa selesai pada tahun 2023 agar bisa turut berperan dalam meningkatkan aktivitas KEK dan KSPN yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di daerah Banten,” terang Hekal.
Hekal memandang, proyek tersebut akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian, terlebih dalam pebangunannya, penyerapan tenaga kerja lokal hingga 90 persen.
Namun dirinya menyadari, selama pandemi Covid-19 berbagai BUMN tengah menghadapi kondisi ekonomi yang berat. Untuk itu, ia memastikan Komisi VI DPR RI akan membahas persoalan yang dialami PT WIKA bersama dengan Kementerian BUMN agar diperoleh solusi konkret atas persoalan yang dihadapi. (rls)
