DPRD Minta Pemkot Tangerang Evaluasi Total Penanganan Banjir

DPRD Minta Pemkot Tangerang Evaluasi Total Penanganan Banjir
Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo (tengah) melakukan peninjauan ke wilayah yang terjadi banjir dan berbincang dengan warga termasuk tenaga kesehatan dari PMI.

 

Metrobanten, Tangerang – Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo meminta kepada Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah untuk melakukan evaluasi total program penanganan banjir di setiap dinas.

Evaluasi itu, kata Gatot di Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Minggu, meliputi  manajemen tata kelola air, penanganan banjir, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Gatot menuturkan tata kelola air yang dilakukan Dinas PUPR perlu dilakukan perbaikan sebab luapan dari Kali Angke dan Cisadane begitu besar.

Ditambah lagi dengan adanya tanggul yang jebol, menimbulkan kesan jika pembangunan tak memperhitungkan besarnya debit air yang akan timbul.

Baca juga: PMI Kota Tangerang Buka Dapur Umum untuk Korban Banjir

“Perkara tanggul jebol seharusnya sudah bisa diantisipasi dalam manajemen tata air. Sebab pemukiman yang tak alami banjir, kini terkena imbasnya akibat tanggul jebol. Perhitungan harus matang dilakukan dan ini menjadi catatan untuk evaluasi kerja kepada dinas terkait,” kata Gatot Wibowo di Puspemkot Tangerang.

Disisi lain, Dinas PUPR juga diminta untuk segera membuat manajemen krisis penanganan dini agar banjir tidak meluas, mengingat curah hujan masih tinggi hingga pekan depan.

Lalu kepada dinas lainnya, respon cepat dengan membantu warga terdampak juga harus dilakukan segera karena urusan banjir bukan pada satu dinas tetapi menyangkut semua pihak hingga ke tingkat kelurahan.

Baca juga: Banjir Mulai Surut, Arief Harap Tiga Sungai Dinormalisasi

“Jangan terus menunggu instruksi tetapi bisa bergerak secara cepat memenuhi kebutuhan warga karena ini bagian dari pelayanan publik. Apalagi di masa pandemi, jangan sampai upaya menekan penyebaran COVID-19 menjadi kendur,” katanya.

Kemudian Gatot juga menyoroti mengenai kebersihan lingkungan melalui kampung tematik yang dirasakan belum optimal. Sebab banyak sampah yang timbul saat hujan dari saluran sehingga pemeliharaan yang tidak optimal dan perlu pembenahan.

“Wali Kota harus mengevaluasi secara total mengenai manajemen kerja dinas dalam penanganan banjir sebab lokasi tersebut terus berulang terdampak dan bahkan kini meluas meski diketahui intensitas hujan sedang lebat. Mestinya harus diantisipasi sejak dini, bukan sekarang baru kerepotan,” ujarnya.

Gatot yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan dari tingkat kota hingga ranting untuk bergotong royong membantu penanganan banjir dengan selalu menerapkan protokol kesehatan.

“PDI Perjuangan berkomitmen untuk membantu warga terdampak banjir dengan kemampuan dan SDM yang dimiliki. Seluruh kader dan simpatisan untuk bergotong – royong meringankan beban masyarakat namun tetap mematuhi protokol kesehatan sebab saat ini masih pandemi,” katanya.

Dirinya mengungkapkan instruksi gotong royong ini telah disampaikan sejak kemarin pasca banjir menerjang wilayah Kota Tangerang. Sejumlah upaya pun telah berjalan dan akan terus dioptimalkan dalam membantu warga mulai menyalurkan bantuan hingga mendirikan posko informasi penanganan banjir.

DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang juga melakukan upaya lainnya dalam penanganan banjir dengan memberikan masukan dan menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Pusat yakni Kementerian PUPR. Sebab, banjir yang menerjang Kota Tangerang disebabkan dari aliran  Kali Cisadane dan Angke yang merupakan kewenangan kementerian.

Oleh karena itu DPC PDI Perjuangan berjuang secara menyeluruh dari mulai membantu warga, pemerintah dan juga melakukan pengawasan kerja lapangan petugas maupun pegawai yang telah diamanatkan warga. Sebab, penanganan oleh pemkot melalui dinas terkait harus cepat dan efektif sehingga tak menimbulkan sentimen negatif.

Misalnya kebutuhan perahu untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta posko pengungsian. Sarana dan kelengkapan lainnya yang telah disiapkan, harus bisa dimaksimalkan oleh pegawai sehingga layanan warga tetap terpenuhi.

“Jangan sampai bantuan belum diterima warga. Lalu kebutuhan perahu juga tak direspon cepat. Informasi yang masuk ke posko DPC akan kita sampaikan kepada pimpinan kota untuk jadi bahan evaluasi,” tegasnya.

Kepala Dinas Kominfo Mulyani mengungkapkan banjir yang melanda Kota Tangerang sejak kemarin pagi hingga sore telah memberikan dampak terhadap 6.880 orang dari 2.763 KK di 289 RT/ 131 RW yang tersebar di 47 Kelurahan atau 12 Kecamatan.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan  untuk membantu warga terdampak, Pemerintah Kota Tangerang telah mendirikan sebanyak 60 posko kesehatan tanggap darurat dan 28 dapur umum. Kemudian lokasi pengungsian yang dihuni warga pun diatur untuk tidak menumpuk dalam menghindari kerumunan.

“Warga yang tidak terdampak banjir untuk tak keluar rumah untuk menekan penyebaran COVID-19 sebab masih dalam kondisi pandemi,” imbaunya. (red)

Back to top button