Walikota Serang: Ada Salah Komunikasi Soal Pesantren Tolak Rapid Test
Metrobanten, Serang – Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan ada salah komunikasi sehingga terjadi penolakan rapid test di pesantren-pesantren di wilayahnya. Tes itu sebetulnya untuk pencegahan agar virus Corona atau COVID-19 tak menyebar.
“Kaitan dengan rapid test, kami kaget ketika melihat pernyataan para kiai. Ini harus kita maklumi bahwa pernyataan sikap karena misskomunikasi saja,” kata Syafrudin saat melantik pengurus Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang, Senin (22/6/2020).
Rapid digunakan untuk pencegahan salah satunya mengetahui apakah reaktif atau nonreaktif. Tujuannya untuk mengetahui imunitas tubuh seseorang.
Baca juga: Jelang Hari Raya Idul Adha, DKP Cek Kesehatan Hewan Kurban
Jika ada pasien yang reaktif, masa bisa dilakukan pencegahan dengan cara isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pemkot melalui Dinas Kesehatan akan melakukan kontrol kesehatan.
“Kemudian kalau non reaktif, tidak ada masalah,” ujarnya.
Baca juga: Biddokes Polda Banten Gelar Workshop Ujian Akreditasi RS Bhayangkara
Justru dikhawatirkan, kata Syafrudin, ketika dites ternyata reaktif, malah akan ada penyeberan virus justru ke keluarga terdekat. Sedangkan biaya untuk rapid mulai Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu jika mandiri. Tes yang dilakukan pemerintah diberikan gratis, bahkan saat terjadi positif ditanggung pembiayaannya.
Di tempat sama, Ketua Presidium FSPP Kota Serang Hasanudin mengatakan meminta maaf atas video penolakan rapid test oleh santri dan kiai. Penolakan dilakukan karena ada kekhawatiran tes dilakukan oleh orang-orang tertentu bukan dari pemerintah. Pihak-pihak tertentu itu katanya melakukan gerilya melakukan tes.
“Karena rapid diindikasikan ada dua, yang resmi dan pihak-pihak yang tidak jelas karena ada cerita di Ramadan lalu ada kelompok tertentu dan tidak tahu asalnya sehingga diarahkan ke salah satu pesantren,” ujar Hasanudin.
Daripada timbul kecemasan, pesantren kemudian menolak rapid test yang bukan dari pemerintah. Kecemasan itu juga timbul jika setelah rapid bisa menimbulkan sakit. Namun, FSPP tidak menolak tes yang dilakukan pemerintah.
“Intinya kalau untuk kemaslahatan umat, harus semua program kita dukung,” ucap Hasanudin. (Red/Dtk)
