Wacana Beasiswa S3, Legislator Nilai Kesejahteraan Kades Lebih Prioritas

Wacana Beasiswa S3, Legislator Nilai Kesejahteraan Kades Lebih Prioritas
Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.

 

MetroBanten, DPR – Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat menganggap wacana pemberian beasiswa jenjang S3 oleh pemerintah untuk kepala desa (kades) yang berprestasi sebagai hal yang wajar.

Namun demikian, Toriq berpandangan ada perkara yang lebih mendesak dan prioritas, yakni peningkatan kesejahteraan kades itu sendiri.

Demikian disampaikan Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Rabu (13/10/2021) menanggapi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) yang berencana memberikan peluang kepada Kades berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya hingga tingkat S3.

“Boleh saja memberikan beasiswa S3 untuk kades berprestasi ke depannya. Namun untuk saat ini, meningkatkan kesejahteraannya sebagai ujung tombak pengelola desa dengan segala dinamikanya jauh lebih mendesak. Gaji sebesar Rp2,8 juta per bulan untuk seorang kades sangatlah kecil. Tugas Kades tidaklah mudah, tanggung jawab sebagai pemimpin di wilayahnya sangat berat,” ujar Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini.

Baca juga: Jadi Percontohan Pilkades, Bupati Tangerang Bersama Dirjen Tinjau Langsung TPS

Toriq mengungkapkan, seorang kades harus menyiapkan waktu 24 jam bagi pelayanan masyarakat agar optimal. Kades dan perangkatnya merupakan ujung tombak pekerjaan dan koordinasi dengan pemerintah kota, kabupaten bahkan pusat.

Belum lagi, adanya oknum ‘predator desa’ yang memalak aparat desa dengan modus penawaran jasa pendampingan struktural bahkan pungutan liar dengan modus bimbingan teknis.

Baca juga: Meresahkan Masyarakat, Sufmi Dasco Minta Polri dan OJK Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Maka, legislator dapil Jawa Barat XI itu menilai bentuk apresiasi yang paling tepat adalah Kemendes wajib merealisasikan payung hukum untuk dana operasional bagi kades. Besarannya bisa berdasarkan tingkat prestasi masing-masing desa atau yang lainnya.

“Predator desa adalah realitas. Sementara belum ada payung hukum dana operasional desa. Maka agar program desa dapat berjalan, terpaksa mereka menggunakan koceknya sendiri. Kasihan Kades kalau seperti ini terus,” pungkas Toriq. (rls)

Check Also

KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan Sejumlah Pejabat

KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin dan Sejumlah Pejabat

  MetroBanten, Jakarta – KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Musi Banyuasin Dodi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup