Karyawan PT Sulindafin Tangerang yang bergerak di bidang tekstile melakukan aksi unjuk rasa depan gedung Pemkot Tangerang lantaran mereka di PHK secara sepihak.

Dugaan Pengalihan Status, Buruh PT Sulindafin Tangerang Mengadu ke DPRD

Metrobanten, Kota – Karyawan PT Sulindafin Tangerang yang bergerak di bidang tekstile melakukan aksi unjuk rasa depan gedung Pemkot Tangerang lantaran mereka di PHK secara sepihak oleh pihak perusahaan dengan berdalih akan dilakukan penutupan.

Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Buruh Mandiri (SBM) PT Sulindafin Tangerang Mulyadih menuturkan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak tersebut sangat merugikan 1200 karyawan Kota Tangerang.

Menurutnya, PHK tersebut tidak sesuai dengan UU industrial yang berlaku, lantaran pihak perusahaan tidak memberikan kompensasi yang selayaknya diterima oleh para karyawan.

“Penutupan pabrik ini saya rasa hanya pengalihan status. Dan kami hanya aka

Ketua Komisi II Saeroji mengatakan, pihaknya sudah menerima aspirasi dari perwakilan 1200 karyawan PT Sulindafin Tangerang.

n menerima kompensasi sebesar 70%, namun kami menolak,” tutur Mulyadih.

Dikatakannya, semenjak di PHK pada tanggal 28 November 2019, 1200 karyawan per tanggal 1 Desember 2019 sudah diputus BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan.

“Dan ini yang kami sesalkan. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan terus dibayarkan sampai ada keputusan dari pengadilan hubungan industrial. Untuk itu kami menemui Komisi II untuk mengadukan hal ini. Dan kami ingin dipekerjakan kembali,” katanya.

Komisi II DPRD Kota Tangerang

Ketua Komisi II Saeroji mengatakan, pihaknya sudah menerima aspirasi dari perwakilan 1200 karyawan PT Sulindafin Tangerang. Dimana dalam aduannya, mereka meminta agar dipekerjakan kembali seperti sediakala. Bilamana di PHK, mereka meminta agar pihak Perusahaan memberikan sepenuhnya hak-hak karyawan sebesar 100%.

Pengakuan mereka, kuat ada dugaan pengalihan status yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan. Lantaran sebelumnya di Bekasi pun seperti itu. Setelah pabrik di tutup dan di buka kembali, para karyawan menjadi karyawan Harian Lepas (HL) tidak lagi menjadi karyawan tetap.

“Aduan mereka ada pengalihan status, penutupan pabrik, kompensasi tidak sesuai, dan iuran BPJS yang sudah tidak dibayarkan lagi,” katanya.

Selanjutnya, dari 1200 karyawan, 500 karyawan bersedia menerima kompensasi tersebut dari PT Sulindafin, namun mereka belum mengambilnya karena memang Perusahaan tersebut tutup bukan karena bangkrut. Kalau memang bangkrut harus ada audit terlebih dulu. “Sulindafin ini bukan Perusahan ecek-ecek. Ini Perusahaan besar yang memiliki anak Perusahan, jadi tidak ada indikasi bangkrut,” ujarnya.

Kedepan, kami DPRD akan memanggil pihak terkait, pertama Komisi II akan panggil Disnaker Kota Tangerang dan akan kita sampaikan ke Disnaker provinsi Banten juga rekan-rekan di DPRD Provinsi Banten. Kemudian kami akan memanggil PT Sulindafin agar dapat memenuhi hak-hak karyawan.

“Kedua kami akan meminta pimpinan DPRD untuk dapat memfasilitasi agar BPJS mereka jangan diputus sehingga mereka masih bisa berobat dengan menggunakan BPJS,” pungkas Seroji. (Ds)

Check Also

Tarantula Jadi Pilihan Menarik Untuk Di Jadikan Hewan Koleksi

Post Views: 735 Metrobanten, Memelihara tarantula tidaklah sulit. Serangga itu cukup ditempatkan dalam wadah yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *