Bupati Tangerang dan Kejari Kerjasama Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan TUN

Bupati Tangerang dan Kejari Kerjasama Penanganan Permasalahan Bidang Hukum Perdata dan TUN
Acara tersebut bertempat di Gedung Serbaguna Pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, di Tigaraksa, Kamis (19/11/2020).

 

Metrobanten, Tangerang – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang H.Bahrudin Menandatangani Kesepakatan Bersama Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Acara tersebut bertempat di Gedung Serbaguna Pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, di Tigaraksa, Kamis (19/11/2020).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan perjanjian ini akan menjadi bagian dari payung hukum Pemkab Tangerang sehingga OPD dapat bekerja lebih cermat lagi Karena, kata dia, ketakutan yang selama ini menyelimuti mereka bisa teratasi dengan bantuan hukum ini.

Baca juga: Wahidin Halim Perpanjang PSBB Provinsi Banten Tahap III

“Kita maksimalkan kerjasama ini, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terarah dan jelas peruntukannya. Sehingga kalau ada keraguan bisa langsung dikonsultasikan dengan pengacara negara,” ujar Bupati Tangerang

Dalam kesempatan tersebut Bupati Zaki juga menyapaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang secara responsif telah merealisasikan program kerjasama dalam hal ini tentang bantuan penanganan permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

“Ahamdulillah pada hari ini kita sama-sama akan memformalkan langkah kerja tersebut agar kedepannya segala bentuk harapan serta tujuan dari pada kesepakatan bersama ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Baca juga: Mendagri Instruksikan Sanksi Pemberhentian Kepala Daerah Terkait Prokes

Bupati juga berharap dengan adanya kerjasama ini dapat menjadi solusi dalam upaya penanganan permasalahan bidang hukum perdata dan tata usaha negara di Kab. Tangerang.

Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Tangerang H. Bahrudin menambahkan kejaksaan sebagai bagian pengacara negara memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan penangan hukum. Kejaksaan, kata dia, perlu memberikan pendampingan kepada pejabat terkait, supaya program–program dapat berjalan.

“Perlindungan dalam bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) ini, merupakan bagian dari tugas pokok fungsi kejaksaan dalam perlindungan terhadap aparat pemerintah,” terangnya.

Tidak hanya menyelesaikan masalah legal opinion dan pertimbangan hukum, lanjut Bahrudin, pengacara negara yang ditugaskan juga bisa memberikan masukan-masukan dalam hal kerjasama antar lembaga berkaitan dengan masalah administrasi hukumnya.

“Pengacara negara juga bisa menjadi mediator dan fasilitator, jika ada permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat dari kerjasama antara lembaga,” tutupnya. (red)

Check Also

Liga Inggris: Newcastle United Sukses Permalukan Crystal Palace

Liga Inggris: Newcastle United Sukses Permalukan Crystal Palace

  Metrobanten, Sport – Newcastle United secara dramatis berhasil memenangi laga kontra Crystal Palace pada laga lanjutan Liga Inggris ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

www.metrobanten.co.id | Informasi Faktual & Gaya Hidup